Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Dalam Pasal 71 ayat (2) disebutkan bahwa penyampaian laporan tersebut adalah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah selama periode 1 (satu) tahun anggaran.

RLPPD ini disusun sebagai media pertanggungjawaban transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berisi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan kinerja APBD Tahun 2023. Adapun dokumen selengkapnya dapat diunduh pada tautan dibawah ini :