PESISIR BARAT-Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Tahun Anggaran 2026, di ruang rapat paripurna DPRD Pesibar, Rabu (12/11/2025).

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesibar, Mohammad Emil Lil Ardi, S.H., dan didampingi Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, S.M., juga dihadiri 17 dari 24 anggota DPRD. Selain itu tampak hadir juga para Staf Ahli Bupati, Forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan perwakilan Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), serta Darma Wanita Persatuan (DWP).

Pandangan Fraksi pertama disampaikan Fraksi NasDem melalui Juru Bicara, Elya Triskova, M.Sos., mengatakan bahwa terhadap struktur APBD yang Defisit, Fraksi NasDem mencermati adanya defisit sebesar Rp1 Milyar sebelum pembiayaan. Meskipun defisit tersebut ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, Fraksi NasDem menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas penyerapan anggaran di tahun berjalan agar defisit tidak menjadi pola berulang. "Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan efisiensi program agar setiap rupiah memiliki nilai manfaat yang optimal bagi masyarakat," ungkap Juru Bicara, Elya Triskova.

Terhadap rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp60,9 Milyar atau hanya sekitar 7,8 persen dari total pendapatan masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat. Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pariwisata, kelautan, dan perikanan sebagai sumber PAD baru. Meningkatkan digitalisasi layanan dan sistem retribusi agar pendapatan lebih transparan dan efisien. "Dan Memberdayakan BUMD dan UMKM lokak sebagai motor ekonomi daerah," lanjut Juru Bicara, Elya Triskova.

Sedangkan terkait proporsi belanja operasional yang dominan, menurut Juru Bicara, Elya Triskova, belanja operasi mencapai Rp640,9 Milyar ataulebih dari 82 persen total belanja. Fraksi NasDem berpandangan bahwa porsi belanja modal sebesar Rp15 Milyar masih terlalu kecil untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur dan pelayanan publik. "Kami mendorong agar pemerintah melakukan reorientasi belanja kearah peningkatan sarana prasarana produktif terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat," sambung Juru Bicara, Elya Triskova.

Diteruskan Juru Bicara, Elya Triskova, berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, Fraksi NasDem mendukung arah Pembangunan yang disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Namun Fraksi NasDem menekankan agar setiap program tahunan memiliki indikator kinerja yang terukur dan berorientasi hasil. "Pembangunan harus menyentuh wilayah pesisir, perdesaan, dan sentra ekonomikecil, agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah di Pesibar," kata Juru Bicara, Elya Triskova.

Sebab itu, Fraksi NasDem meminta Pemkab Pesibar untuk segera melakukan optimalisasi PAD, membentuk tim inovasi pendapatan daerah lintas OPD, menerapkan sistem e-retribusi dan e-parking untuk menekan kebocoran, menggalakkan promosi wisata Krui sebagai ikon ekonomi daerah.

Terhadap upaya efisiensi anggaran, Fraksi NasDem meminta Pemkab Pesibar melakukan review program rutin tahunan agar tidak tumpang tindih, memprioritaskan belanja modal yang berdaya guna bagi masyarakat luas, dan peningkatan Transparansi dengan mempublikasikan dashboard realisasi APBD secara daring agar masyarakat dapat ikut mengawasi.

"Tentang kolaborasi dan pembangunan, Fraksi NasDem mendorong kemitraan sektorswasta, perguruan tinggi, dan komunitas lokaluntuk mempercepat capaian  Pembangunan di Pesibar. Tentang kewajiban pembayaran utang Pemkab Pesibar, pembahasan Ranperda APBD 2026 dan situasi fiskal daerah yang kita hadapi, khususnya terkait beban hutang Pemkab Pesibar kepada rekanan, fraksi NasDem memandang perlu untuk menyampaikan sikap dan pandangan kami secara tegas dan konstruktif. Utang harus dibayar tanpa menghentikan roda pemerintahan. Pembayaran hutang pemerintah daerah pada tahun anggaran sebelumnya aalah tanggungjawab pemkab dan wajib dilunasi untuk menjaga kredibilitas daerah dan kepastian hukum. Fraksi NasDem berkomitmen untuk mengawal penyelesaian utang dimaksud," tegas Juru Bicara, Elya Triskova.

Sementara itu, Fraksi NasDem mencatat adanya ketidaksesuaian penulisan tahun anggaran pada sampul dokumen dan nota dinas yang tertulis 2025, padahal substansi pembahasan merujuk pada Tahun Anggaran 2026. Meski hal tersebut kesalahan dalam penulisan, hal itu mencerminkan kurangnya ketelitian dalam menyajikan dokumen negara yang sangat penting. Karenanya diminta eksekutif untuk segera mengoreksi semua dokumen pendukung sebelum penetapan untuk menghindari masalah hukum dan mencacat administrasi di masa depan.

Terkait penggunaan aset kendaraan dinas, dengan banyak aset kendaraan dinas yang ada di Pesibar, pemerintah daerah harus selektif peruntukannya untuk kepentingan operasional ASN, atau pegawai yang memiliki kewenangan Fraksi NasDem melihat ada beberapa kendaraan dinas yang dipakai oleh beberapa tim sukses kepala daerah, tindakan ini secara nyata melanggar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPAN) Nomor 87 Tahun 2005 tentang pedoman efisiensi dan disiplin PNS, yang secara tegas mengatur bahwa fasilitas negara termasuk kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan dinas dan oleh personal yang sah, yaitu PNS atau pejabat pemerintah yang mendapat penugasan resmi. Pasal-pasal dalam peraturan tersebut menekankan prinsip efisiensi, disiplin dan akuntabilitas penggunaan fasilitas negara. Penggunaan mobil dinas oleh pihak non-ASN tanpa dasar penugasan resmi merupakan pelanggaran terhadap disiplin kerja dan bentuk penyimpangan terhadap etika admistrasi pemerintahan. Selain merusak citra pemerintah daerah, tindakan ini juga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara, karena seluruh biaya operasional kendaraan tersebut ditanggung oleh APBD. Ini mencederai semangat reformasi birokrasi yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan pelayanan publik yang bersih.

"Fraksi NasDem menegaskan komitmen untuk terus menjadi mitra kritis dan solutif bagi Pemerintah Daerah bukan untuk mencari kelemahan, melainkan untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat Pesibar. Dengan semangat restorasi untuk Pesibar maju, fraksi NasDem siap berkolaborasi demi kemajuan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan," pungkas Juru Bicara, Elya Triskova.

Fraksi berikutnya dari Fraksi PDI Perjuangan melalui Juru Bicara, Anggun Kurnia Dewi mengatakan bahwa,dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan  pemerintahan yang bersih (clean governance) sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, maka pemerintah daerah hendaknya mampu membuktikan kinerja secara nyata dan transparan. "Bupati dan Wakil Bupati perlu menyusun kinerja berkenaan dengan Program Prioritas sesuai dengan Visi dan Misi yang di rencanakan mesti dapat tercapai, yang mana dimulai tahun 2026 sesuai dengan tahapan dan waktu yang ditetapkan," kata Juru Bicara, Anggun Kurnia Dewi.
 
Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Pesibar melalukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perda dalam usul setiap anggaran daerah, sehingga terhindar dari duplikasi atau tumpang tindihnya suatu kegiatan yang didanai dari berbagai sumber.
 
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemkab Pesibar agar melakukan trobosan berkenaan dengan APBD 2026 yang mengalami penurunan cukup signifikan yang telah berdampak pada kantong-kantong untuk belanja pendanaan pemerintah daerah. Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya inovasi Pemerintah Daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal, maka pemerintah Daerah mesti merancang alokasi belanja secara efektip dan efisien serta produktif.

"Fraksi PDI Perjuangan kepada Pemerintah Berkenaan dengan serapan anggaran daerah terkait Pembangunan kantor PKK di Pekon Seray, dalam hal ini telah dianggarkan sejak tahun 2023 sebesar Rp8,6 Milyar pada tahap pertama, kemudian pada tahun 2024 dianggarkan Rp2,9 Milyar, sehingga jika ditotalkan sebeesar Rp11,5 Milyar. Fraksi PDI Perjuang menilai bahwa anggaran yang diserap tersebut belum berdampak kebermanfaatannya terhadap masyarakat, bahkan belum dapat digunakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, maka dalam kajian kami terdapat indikasi korupsi dalam pekerjaan tersebut, Kami memberi usul agar dilakukan audit oleh Aparat Penegak Hukum (APH)," pinta Juru Bicara, Anggun Kurnia Dewi.

Selain itu Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Pesibar agar melakukan kajian serta tindakan yang terukur berkenaan kejadian banjir yang merendam bagian basement Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar Kantor yang juga menenggelamkan kenderaan Mobil beserta motor beberapa waktu lalu. Karenanya Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Pemkab Pesibar melakukan audit forensik investigasi dengan melibatkan APH, proses investigasi yang mendalam, analisis data yang kompleks serta penyusunan bukti yang valid sehingga dapat digunakan dalam proses hukum maka akan mendapatkan kesimpulan bahwa Pembangunan Kantor Bupati tidak memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

"Ada beberapa gedung yang belum bisa di manfaatkan sebagaimana mestinya seperti Gedung C, sedangkan sudah dilakukan serah terima antara rekanan dengan pemda, ini merupakan pekerjaan yang sia-sia. Kami meminta pemerintah daerah melakukan audit dan juga penundaan pembayaran Hutang Daerah sebab hal tersebut berkaitan," tegas Juru Bicara, Anggun Kurnia Dewi.
 
Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Pesibar agar merealisasikan pembangunan Jalan Lingkar Pekon Lemong, Kemudian melanjutkan pembangunan jalan Simpang (Pekon Lemong -Pekon tanjung Jati) (Tanjung Jati- Rata Agung)di Kecamatan Lemong, kemudian perbaikan jalur Melesom - Danau Ranau Kecamatah Lemong. "Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Pesibar melalui dinas terkait agar memberikan penjelasan terkait realisasi dana BOS, maka demikian kami menilai bahwa Inspektorat perlu melakukan audit dana BOS agar terselenggaranya pendidikan yang tepat guna," lanjut Juru Bicara, Anggun Kurnia Dewi.
 
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar adanya Revitalisasi Pusat wisata Labuhan jukung, seperti pemulihan Pungsi Joging Track (jalur lari) yang memang sudah pernah dibangun, sebab dalam pengawasan kami dilapangan bahwa antusiasme masyarakat dalam berolah raga lari cukup signifikan sehingga budaya sehat harus didukung dengan fasiliitas yang ada.

"Pemkab Pesibar juga agar dapat memacu PAD dengan berupaya menyerap dan memaksimalkan sumber-sumber yang ada, Perda merupakan landasan hukum dalam upaya memberi ruang bagi pemerintah daerah dalam menambah pemasukan, maka perlu adanya kajian hukum yang lebih mendalam, selama ini dinilai bahwa serapan pendapat dari pajak hiburan, minuman beralkohol. serta lainya belum menjadi tambahan laba daerah, sedangkan seperti alkohol peredarannya cukup tinggi, ruang lingkup hiburan yang belum maksimal juga perlu di fasilitasi oleh pemerintah agar para pengusaha terus berkembang," imbuh Juru Bicara, Anggun Kurnia Dewi.

Dilanjutkannya, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Daerah agar memaksimalkan kinerja OPD, peningkatan kedisiplinan kerja, serta integritas dan tanggungjawab. Pesibar memiliki musim hujan serta musim angin, selain itu juga sering terjadi kebakaran. Maka pemerintah daerah didorong perlu mengantisipasi lebih awal sebelum terjadinya bencana ditengah masyarakat, mulai dari revitalisasi sungai, pengelolaan sampah, penerangan jalan dan titik kumpul yang aman jika terjadi bencana.

"Pemkab juga harus memperhatikan, mengevaluasi, serta meninjau Bendungan Way Bambang Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Bangkunat, yang dinilai tidak berfungsi sebagaimana perencanaannya. Kami juga mendorong agar APBD harus berkesinambungan dengan RPJMD Pesibar, melaksanakan pembangunan jalan lingkungan lingkar SD Sidomulyo dan Sidomukti Pekon Persiapan Kuta Mulya dan jalan dusun Suka Maju serta Talang Baru Pekon Pagar Bukit yang beluk pernah tersentuh pembangunan infrastuktur oleh Pemerintah Daerah. Pemasangan tapping bok disetiap hotel harus maksimal, sehingga serapan pendapatan daerah bisa efektif, terukur, dan akuntabel," tukas Juru Bicara, Anggun Kurnia Dewi.

Fraksi ketiga yakni Fraksi PPP melalui Juru Bicara, Fakhrurrazi mengatakan Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat serta mengoptimalkan aset agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat.

Fraksi PPP juga meminta agar Pemkab Pesibar melakukan efisiensi terhadap belanja operasinal yang direncanakan sebesar Rp640.995.447.396, mengingat disisi lain masyarakat menantikan pembangunan infrastuktur jalan, irigasi, gedung sekolah dan infrastuktur lainnya secara merata. "Fraksi PPP juga mempertanyakan langkah efektif dari Pemkab Pesibar terhadap rendahnya kontribusi PAD yang selalu terjadi disetiap tahunnya," kata Juru Bicara, Fakhrurrazi.

Keempat, Fraksi PPP meminta OPD terkait agar dapat memeriksa lansung bagi penerima bantuan sosial (Bansos) tentang kesesuaian penerima manfaat. Diharapkan hal tersebut menjadi program atau agenda rutinan OPD terkait untuk menyelesaikan masalah ketimpangan sosial/kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat pekon.

"Kami juga mengingatkan terhadap sektor-sektor pembangunan seperti pendidikan dan kesehatan, agar OPD terkait menjaga pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta memperhatikan persebaran fasilitas kesehatan. Sektor infrasruktur, kami menekankan pentingnya perencanaan berbasis analasis manfaat dan penguatan pemeliharaan agar pembangunan berkelanjutan. Pariwisata dan koperindag, kami mendorong adanya sinergi lintas sektor serta kemitraan antara pemeritah daerah dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan ekonomi daerah yang inovatif dan produktif. Keenam, Fraksi PPP meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan peningkatan kapasitas usaha mikro dengan kebudayaan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan ekonomi daerah. Fraksi PPP meminta pemerintah daaerah untuk menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro untuk meng-upgrade kemampuan pelaku usaha dalam mengelola usaha yang berbasis kebudayaan, dengan demikian kami berharap hal ini dapat menjadi salah satu pilar ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan kekayaan budaya lokal," tandas Juru Bicara, Fakhrurrazi.

Berikutnya dari Fraksi PKB melalui Juru Bicara, Edy Yurson, mengatakan bahwa Fraksi PKB mengusulkan agar dilakukannya pinjaman terkait belanja pegawai Tahun 2026 yang ditaksir sebesar Rp487.571.290.201.00. Sehingga diharapkan dari pinjaman tersebut mampu membayarkan tunjangan kinerja dan tunjangan lain para Aparat Sipil Negara (ASN), baik pejabat Eselon II, III, dan staf dapat terbayarkan 100 persen.

"Tahun 2026 mulai memasuki dua tahun jabatan Bupati-Wakil Bupati, akan tetapi realisasinprogram-program prioritas dan visi misi terbilang minim. Sehingga kami berharap salah satu tujuan melakukan pinjaman oini adalah guna memenuhi program-program prioritas Buapati -Wakil Buapti. Kami juga meminta agar dilakukannya perbaikan irigasi Sungai Way Laay Kanan yang saat ini jebol di empat titik berbeda, dan perbaikan kaki jembatan sungai Way Laay yang mengakibatkan putusnya jalan transportasi menuju Pekon Laay, Penggawa V Ulu, dan Penengahan. Pemkab juga harus menyertakan rencana pembayaran hutang pada rencana APBD sesuai dengan rekomendasi dari BPK-RI dengan menyesuaikan terhadap kemampuan keuangan ditahun berjalan tersebut," pungkas Juru Bicara, Edy Yurson.

Sementara dari Fraksi Golkar melalui Juru Bicara, Gusti Kade Artawan mengatakan bahwa, Pendapatan Daerah yang disusun di dalam APBD Tahun Anggaran 2026 harus didasarkan pada perkiraan terukur secara rasional yang memiliki kepastian terhadap sumber-sumber pendapatan. Fraksi Golkar, mengingatkan agar tidak ada angka-angka khayalan yang akan berimbas pada tersendatnya Cashflow Keuangan Daerah.

Fraksi Golkar mempertanyakan langkah Pemkab Pesibar dalam upaya mewujudkan capaian target PAD, apa saja rincian dan bagaimana proyeksi capaian terhadap komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp17.090.114.145. "Dengan alokasi Belanja Modal hanya sebesar Rp15.057.600.520, program dan kegiatan infrastruktur prioritas apa saja yang akan didanai oleh Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2026. Apa saja rincian alokasi dan pos-pos utama yang membentuk Belanja Transfer sebesar Rp121.846.294.176, khususnya yang ditujukan ke Alokasi Dana Desa (ADD)," tanya Juru Bicara, Gusti Kade Artawan.

Selain itu Juru Bicara, Gusti Kade Artawan juga mempertanyakan mekanisme penetapan dan penggunaan alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3 Milyar, dan potensi risiko atau keadaan darurat apa yang perlu diantisipasi, komposisi Belanja Operasi sebesar Rp.640.995.447.396,00 yang dialokasikan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. "Berkaitan dengan tapal batas kehutanan dengan tanah marga, Fraksi Golkar meminta Bupati agar membentuk Tim Khusus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," tegas Juru Bicara, Gusti Kade Artawan.

Fraksi Golkar juga meminta Pemkah Pesibar agar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 menganut pemerataan pembangunan dan peningkatan infrasruktur serta pembangunan jalan raya, sarana dan prasarana seperti Bendungan Way Bambang di Pekon Tanjung Kemala kecamatan Bangkunat, jalan Pekon Penyandingan – Pekon Sukamarga Kecamatan Bangkunat yang kurang memadai, kerusakan talud penahan tanah ruas jalan Pekon PagarnBukit – Pekon Pemerihan, peningkatan badan jalan Sumur Jaya -Talang meranjat, Pekon Tanjung Setia sepanjang 2 KM, perbaikan jalan Villa Repong Way Batu Kelurahan Pasar Krui menuju Pekon Pahmungan. "Kami meminta Pemerintah Daerah untuk semua infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa, agar ada skala prioritas dalam pembangunan dan perbaikannya sehingga kondisi jalan yang memang benar-benarnkondisinya rusak parah bisa segera diperbaiki dan kedepan semua jalan penghubung antar desa yang ada di Pesibar dapat merasakan pembangunan," tukas Juru Bicara, Gusti Kade Artawan.

Terakhir dari Fraksi Amanat Indonesia Raya, melalui Juru Bicara, Sahrul Jaya meminta agar Pemkab Pesibar meningkatkan target PAD sebesar Rp100 Milyar dari target awal sebesar Rp60.908.253.871,00. Fraksi Amanat Indonesia Raya juga meminta agar Pemkab Pesibar melakukan upaya-upaya efisiensi anggaran dalam menyikapi terjadinya defisit anggaran sebesar Rp1 Milyar, sehingga tidak berdampak terhambatnya upaya pembangunan di Pesibar.

"Kami juga meminta agar Bupati dapat menetapkan secara eksplisit anggaran pembangunan infrastruktur dan bidang pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah pedalaman," pungkas Juru Bicara, Sahrul Jaya. (Rilis Diskominfotiksan)