BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam rangka mengoptimalkan potensi sektor perikanan dan kelautan, khususnya pengembangan usaha tambak yang telah berjalan di Kabupaten Pesisir Barat.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Pemkab Pesisir Barat bersama Perkumpulan Petambak Pesisir Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Rumah Kayu, Bandar Lampung, Senin (10/08/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., hadir mewakili Bupati Pesisir Barat. Sekda didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Pemerintahan.

Pertemuan tersebut menjadi forum untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha tambak yang telah menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Perkumpulan Petambak Pesisir Barat merupakan wadah bagi para pelaku usaha tambak di Kabupaten Pesisir Barat. Dalam kegiatan tersebut turut hadir KUB Juara yang merupakan kelompok usaha para pengusaha tambak yang telah menjalankan aktivitas usahanya di wilayah Pesisir Barat.

Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan tersebut, terutama berkaitan dengan keberlangsungan dan pengembangan usaha tambak, dukungan pemerintah daerah, infrastruktur, tata kelola, legalitas, serta berbagai kendala dan kebutuhan yang dihadapi para pelaku usaha.

Mewakili Bupati Pesisir Barat, Sekda Tedi Zadmiko menyampaikan bahwa Pemkab Pesisir Barat terbuka terhadap pengembangan investasi dan dunia usaha yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan usaha tambak yang telah berkembang di Pesisir Barat memiliki potensi untuk menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah, khususnya melalui peningkatan aktivitas usaha, penyerapan tenaga kerja, serta tumbuhnya sektor-sektor ekonomi pendukung.

Namun demikian, pengembangan usaha tambak harus tetap dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Aspek legalitas, tata ruang, infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta kepentingan masyarakat perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Sekda.

Lebih lanjut, Sekda menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha.

“Pemerintah daerah dan para pelaku usaha perlu terus membangun komunikasi dan koordinasi. Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi secara bersama-sama,” ujarnya.

Pemkab Pesisir Barat berharap para pelaku usaha tambak dapat terus berkontribusi terhadap pembangunan daerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Sinergi antara pemerintah daerah dengan Perkumpulan Petambak Pesisir Barat diharapkan tidak hanya mampu mendukung keberlangsungan usaha yang telah berjalan, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha secara lebih terarah, legal, produktif, dan berkelanjutan.

Melalui sinergi tersebut, Pemkab Pesisir Barat berkomitmen untuk terus membangun iklim usaha yang kondusif dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, kelestarian lingkungan, serta keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Rilis Diskominfotiksan)