PESISIR BARAT-Sekda Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., mengikuti Rapat Koordinasi dalam Rangka Sinkronisasi Program Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dipimpin oleh Wakil Kementerian Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, didampingi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugeng Hariyono, M.Pd., Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Minggu-Rabu (26-29/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Sekda Provinsi, Kabupaten/Kota dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia.

Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan, khususnya terkait sinkronisasi program dan dukungan anggaran Tahun 2026. Melalui rakor ini, pemerintah daerah dapat memastikan agar usulan kegiatan yang diajukan selaras dengan prioritas nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Wamendagri, Bima Arya mengatakan bahwa rakor tersebut dalam rangka memastikan arah kebijakan dan dukungan anggaran pusat ke daerah tahun 2026, dimana sebelumnya para peserta juga diwajibkan menyampaikan daftar usulan program dan kegiatan pemerintah daerah tahun anggaran 2026 kepada masing-masing kementerian/lembaga, baik dalam bentuk hardcopy pada saat registrasi maupun softcopy melalui tautan yang telah disediakan oleh BPSDM Kemendagri.

Wamendagri, Bima Arya juga menyampaikan bahwa rakor ini penting untuk memastikan adanya keselarasan antara arah kebijakan pusat dan pelaksanaan program di daerah. "Sinkronisasi ini menjadi wadah strategis agar program pusat dapat diterjemahkan dan dijalankan sesuai kebutuhan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terarah dan efektif," pungkas, Wamendagri, Bima Arya.

Sementara Sekda, Tedi Zadmiko mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan dukungan pusat benar-benar menjawab kebutuhan daerah.

"Melalui pembahasan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, kita berharap dukungan pendanaan dapat lebih tepat sasaran, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah," ungkap Sekda, Tedi Zadmiko.

Sekda, Tedi Zadmiko mengatakan bahwa pemerintah daerah telah memiliki catatan besaran anggaran dan kegiatan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Kabinet.

“Sinkronisasi ini juga memastikan agar setiap program yang diusulkan tidak tumpang tindih dan dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat Pesibar kedepannya," tutup Sekda, Tedi Zadmiko. (Rilis Diskominfotiksan)