
PESISIR BARAT-Sekda Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M. menghadiri kegiatan Koordinasi Kelengkapan Readiness Criteria (RC) Pekerjaan Sekolah Rakyat Tahap II yang berlangsung di Bandar Lampung, Jumat (12/12/2025).
Kehadiran Sekda dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait diantaranya Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Mesrawan, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Rena Novasari, S.H., M.M., serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Mizar Diyanto, S.E., M.P.
Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Lampung, Pendi Maita Yunas, S.T., menegaskan bahwa pemenuhan RC merupakan tahapan krusial sebelum pelaksanaan Pekerjaan Sekolah Rakyat Tahap II.
Pendi menjelaskan bahwa RC dibutuhkan agar seluruh aspek administrasi, teknis, lahan, pendanaan, hingga kesiapan lingkungan dapat dipastikan terpenuhi. Dengan demikian, proses pembangunan dapat berjalan efisien, tepat waktu, dan sesuai standar.
Beliau menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat Tahap II merupakan bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan yang merata, termasuk bagi daerah-daerah yang secara infrastruktur masih memerlukan percepatan. Oleh karena itu, dukungan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi faktor penentu keberhasilan.
Sementara itu Sekda, Tedi Zadmiko menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap koordinasi RC tersebut. Pemkab Pesibar memastikan komitmennya untuk memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan agar pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dapat segera direalisasikan.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh dokumen dan persyaratan telah siap. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan bekerja maksimal bersama perangkat daerah terkait untuk mempercepat kelengkapan RC sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ujar Sekda, Tedi Zadmiko.
Sekda, Tedi Zadmiko menandaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan merupakan prioritas penting daerah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan memperluas akses pendidikan di kawasan yang membutuhkan. (Rilis Diskominfotiksan)

