PESISIR BARAT-Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, menyambut secara langsung Kunjungan Kerja (Kunker) anggota Dewan Perwakilan Daerah-Republik Indonesia (DPD RI) KH. Ir. Abdul Hakim, M.M., di Lantai 5 Gedung Marga Sai Batin Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Selasa (7/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut Bupati, Dedi Irawan, mengapresiasi komitmen dari kegiatan tersebut dalam rangka menyerap aspirasi kebutuhan daerah.

Bupati, Dedi Irawan menguraikan beberapa potensi yang terkandung di daerah yang dikenal sebagai Bumi Para Sai Batin dan Ulama itu. Diantaranya yakni potensi pariwisata pantai dan surfing dibeberapa spot garis pantai sepanjang 210 KM itu.

"Pemkab Pesibar berharap DPD RI dapat membantu memperjuangkan dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam penanggulangan abrasi pantai yang bisa menimbulkan dampak buruk bagi daerah dan masyarakat," ungkap Bupati, Dedi Irawan.

Tidak hanya itu, Bupati, Dedi Irawan juga tidak luput menyampaikan harapannya terhadap upaya peningkatan infrastruktur jalan menuju empat pekon terisolir di wilayah Way Haru yakni Pekon Way Haru, Way Tiyas, Siring Gading, dan Bandar Dalam. "Mengingat hingga kini empat pekon tersebut membutuhkan dukungan pembangunan akses transportasi yang lebih layak," pungkas Bupati, Dedi Irawan.

Sementara anggota DPD, Abdul Hakim mengapresiasi respon positif Bupati, Dedi Irawan bersama jajarannya atas penyambutannya pada momen kunkernya tersebut.

Anggota DPD, Abdul Hakim mengatakan, kunker tersebut merupakan bagian dari komitmen DPD RI dalam menyerap aspirasi daerah serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Terima kasih atas penyambutan yang liar biasa dalam kunker kali ini. Tentu momen ini menjadi kesempatan penting dalam rangka mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat daerah," kata anggota DPD, Abdul Hakim.

Menanggapi isu soal Way Haru, anggota DPD, Abdul Hakim menyampaikan kesiapannya untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi Pemkab di tingkat pusat. "Kami di DPD-RI akan berupaya mengawal kebutuhan dan seluruh aspirasi yang disampaikan agar dapat menjadi perhatian dan terrealisasi dari pemerintah pusat," tegas anggota DPD, Abdul Hakim. (Rilis Diskominfotiksan)