Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 Gedung Wanita, Senin 15 Juli 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.KM., MM. menginformasikan bahwa dalam Rapat Paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Pesisir Barat Erlina, SP.,MH, Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Para Assisten, Staf Ahli, unsur Forkopinda Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat serta Tim Ahli DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat DR.Drs.H. Agus Istiqlal,SH.,MH yang disampaikan oleh Wakil Bupati Pesisir Barat, Erlina, SP.,MH. Setelah mendengarkan bersama hasil laporan serta rekomendasi dari Badan Anggaran DPRD terkait dengan pembahasan Nota Pengantar KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 dan juga telah ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020. Mengawali sambutannya dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat yang telah melaksanakan rangkaian pembahasan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 ini sebagai amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini adalah rangkuman persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam proses awal penyusunan rancangan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 yang memuat ringkasan berupa:

1. Gambaran kondisi Ekonomi Makro Daerah;
2. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah;
4. Strategi Pencapaian Asumsi dan Kebijakan yang akan diambil;
5. Penetapan Skala Prioritas Pembangunan Daerah;
6. Prioritas Program dan Kegiatan masing-masing urusan pemerintahan daerah;
7. Capaian Kinerja, Sasaran dan Plafon Anggaran Sementara untuk masing- masing program dan kegiatan.

Selain itu, perlu adanya penyesuaian dalam dokumen KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020 tersebut, semua catatan, koreksi, rekomendasi, kritik dan saran yang membangun dari Badan Anggaran DPRD telah dirangkum dan akan menjadi materi dalam rangka penyempurnaan dokumen KUA dan PPAS, RKA Perangkat Daerah serta pada rancangan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.

Beberapa catatan penting yang telah rangkum dari hasil pembahasan Nota Pengantar KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat perlu meningkatkan usaha-usaha dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat perlu meningkatkan kualitas dokumen serta data pendukung untuk peningkatan nilai DAU dan DAK;
3. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat wajib mempedomani peraturan perundang-undangan dalam menyusun Belanja Daerah;
4. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat perlu melakukan efisiensi dengan berpegang pada prinsip money follow program dalam menyusun Belanja Daerah;
5. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat perlu meningkatkan pengelolaan pembiayaan daerah dengan seksama demi keseimbangan neraca keuangan daerah.

Adapun garis besar Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

• Program dan kegiatan perangkat daerah yang terangkum dalam dokumen PPAS dilaksanakan dengan mengedepankan target kinerja serta memperhatikan kemampuan fiskal daerah;
• Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan hasil sinergi dan sinkronisasi antara hasil MUSRENBANG RKPD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2019 untuk perencanaan RKPD tahun 2020, arah kebijakan Bupati-Wakil Bupati Pesisir Barat, pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pesisir Barat serta prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dengan merujuk pada perkembangan perekonomian nasional, regional dan lokal dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
• Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dengan pendekatan kinerja serta mengikuti Paradigma Money Follow Program yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 33 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Arah Kebijakan Belanja Daerah difokuskan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi isu-isu strategis daerah pada tahun 2020. Pertama, pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan dengan berpijak pada peningkatan kualitas SDM. Kedua, meningkatkan nilai tambah Produk Unggulan Daerah. Ketiga, menjaga iklim investasi dengan penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Keempat, pembangunan infrastruktur daerah untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Kelima, menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya alam demi keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup dan mitigasi bencana, investasi dalam proses membuka lapangan pekerjaan.

Penetapan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Daerah wajib mengarah pada pencapaian Target Kakro Daerah, yaitu:

• Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-5,7%; target inflasi sebesar 3,0-3,5%;
• Target tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,58-2%;
• Target kemiskinan sebesar 14,16-14,20%;
• Target rasio gini sebesar 0,29-0,30;
• Target IPM sebesar 63,78-64,00;
• Target pendapatan perkapita sebesar 21.350 (dalam miliar rupiah).

Demikianlah hal-hal pokok pada nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020 dan sebagai penutup pada sambutan diingatkan kembali beberapa hal :

1. Berdasarkan pada pasal 310 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dengan telah ditandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS ini, maka pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan segera menyusun RKA dari masing-masing OPD berdasarkan pada Pagu dan Plafon Anggaran Sementara yang telah kita sepakati bersama. selanjutnya berdasarkan pada RKA tersebut, akan menyusun dan menyampaikan RANPERDA tentang APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.
2. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 312 UU nomor 23 tahun 2014 yang mengamanatkan kepada Kepala Daerah dan DPRD, untuk dapat menyetujui RANPERDA tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulai tahun anggaran setiap tahunnya.

Selanjutnya, Bupati juga berharap hal ini dapat menjadi catatan bagi kita semua dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan keikhlasan demi tertibnya proses perencanaan dan penganggaran di kabupaten yang kita cintai ini. "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang telah mengagendakan rapat paripurna ini. hal ini mencerminkan hubungan yang harmonis dan saling melengkapi antara DPRD sebagai lembaga legislatif dan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sebagai lembaga eksekutif dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam pembangunan Pesisir Barat yang Madani, Mandiri dan Sejahtera yang kita cintai ini."