Krui,

Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Krui, 15 Juli 2020

Diinformasikan bahwa Bupati Pesisir Barat Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, SH.,MH Menyampaikan jawaban fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan praturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, yang dalam hal ini di dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua, dan 19 anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Unsur Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat dan Lampung Barat, para Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

Bupati. Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, SH.,MH menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat dalam Sidang Paripurna III, Rabu juni 2020 di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Pesisir Barat. Jawaban tersebut menyusul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan 6 fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam Rapat Paripurna II sehari sebelumnya.

Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat saudari Yeti Herlina, tentang orientasi belanja untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan lainnya.
Bupati menjawab hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bersama DPRD telah mengalokasikan anggaran bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi PDI-Perjuangan yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat saudara Erwin Goestom tentang permasalahan terhadap pendidikan khususnya SD Negeri 3 Pasar Krui.
pemerintah daerah Pesisir Barat dalam hal ini telah merencanakan, pada tahun 2021 lokasi SMPN 1 Krui yang sekarang berada di Pasar Mulia Barat akan dialih fungsikan untuk digunakan sebagai SDN 3 Krui sebagai tempat kegiatan belajar mengajar dengan jumlah ruang kelas sebanyak 9 ruang.

Selanjutnya jawaban atas pandangan umum fraksi PKB yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat saudara Riza Pahlevi, ST tentang pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD) dengan realisasi sebesar dua puluh sembilan koma tiga puluh dua (29,32) milyar rupiah, dari target sebesar tiga puluh enam koma dua puluh lima (36,25) milyar rupiah atau sebesar 80,87%, pada realisasi pendapatan pajak ada pelampauan target sebesar 104,26%. mohon penjelasan.
Bupati menjawab dapat kami sampaikan bahwa PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah yg dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan realisasi yang tidak sama sehingga secara total terealisasi sebesar 80,87%.


Selanjutnya jawaban atas pandangan umum fraksi Demokrat yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat saudara Aris Ikhwanda. terkait penangan sampah agar lebih di fokuskan karena masih terlihat sampahsampah bertaburan contohnya di jalan menuju perumahan nelayan serta bisa memanfaatkan fasilitas kelola sampah di area penampungan sampah yang berada di pekon mendiri agar bisa bermanfaat tidak hanya mendapat aroma tidak sedap bagi masyarakat sekitar.

Bupati menjawab terima kasih atas sarannya, hal ini akan menjadi perhatian kami dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. kemudian untuk TPA Balai Kencana memang sudah difungsikan untuk tempat pemrosesan akhir dan selama ini tidak menimbulkan keresahan warga disekitarnya, karena jauh dari permukiman warga.

Selanjutnya jawaban atas pandangan umum fraksi Amanat Indonesia Raya yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat saudara Hermansyah
Mengenai sosialisasi peraturan daerah perlu dilakukan secara masif agar masyarakat mengetahui dan memahami haknya sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dan meminimalisir kesalah pahaman ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, bila perlu libatkan legislatif dalam sosialisasi agar cepat diterima oleh masyarakat.


Bupati menjawab sosialisasi setiap peraturan daerah kepada masyarakat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah. Pemerintah daerah juga sudah membangun jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang sudah terintegrasi pada badan pembinaan hukum nasional yang merupakan salah satu cara pemerintah daerah dalam melakukaan penyebarluasan peraturan daerah agar dapat lebih mudah di akses oleh masyarakat.
Pemerintah kabupaten pesisir barat siap bersinergi bersama DPRD dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah diundangkan.

Selanjutnya jawaban atas pandangan umum fraksi Golkar-Perindo yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat saudara Gusti Kadi Artawan.
dalam hal anggaran pendapatan masih menjadi evaluasi besar kita bersama karena jumlah pendapatan daerah masih bertumpu pada transfer pemerintah pusat terutama dana alokasi umum. di sini kami pertanyakan kemampuan lobi teman teman tim anggaran eksekutif terhadap pemerintah pusat untuk alokasi dana khusus lebih maksimal untuk kabupaten Pesisir Barat.
Bupati menjawab perihal dana alokasi khusus, adalah usulan pemerintah daerah melalui opd teknis yang berdasarkan data yang valid, readynes creteria (kesiapan kegiatan), data teknis yang sudah tersedia di aplikasi krisna DAK Bappenas.

Itulah jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019.

Bupati menyadari bahwa jawaban ini merupakan jawaban umum pemerintah daerah, pembahasan lebih rinci mengenai materi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 kami persilahkan untuk dibahas bersama pada agenda rapat DPRD berikutnya.