Krui,

Plt. Kepala Dinas Kominfo Pesisir Barat Drs. Miswandi Hasan, M.Si menginformasikan bahwa acara tersebut diatas dilaksanakan secara Virtual Meeting melalui video converence (Vidcon) yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat dan diikuti oleh Bupati dan Wakil bupati Pesisir Barat, unsur Forkopimda, serta para Kepala OPD Kabupaten Pesisir Barat.
Krui 06 Mei 2020.

Diawal sambutannya Bupati Pesisir Barat DR. Drs. Agus Istiqlal, SH.,MH atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang telah mengagendakan rapat paripurna ini, walaupun saat ini kita tengah berada ditengah kondisi bencana non alam penyebaran virus Covid-19, semoga wabah ini dapat segera berlalu dan kita beserta keluarga selalu dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari segala penyakit, amin.

Selanjutnya Bupati Menyampaikan bahwa rekomendasi atau catatan ini adalah salah satu perwujudan check and ballance yang saling bersinergi dan melengkapi antara bupati sebagai pemimpin pemerintah daerah dengan DPRD sebagai representasi rakyat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.


Bersama-sama telah kita dengarkan penyampaian rekomendasi/catatan DPRD terhadap LKPJ Bupati Pesisir Barat akhir tahun anggaran 2019. kami selaku kepala daerah dan segenap pimpinan perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah berterima kasih atas rekomendasi, koreksi, kritik membangun serta catatan-catatan yang telah disampaikan demi pelaksanaan tugas pemerintah daerah yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.


Rekomendasi/catatan DPRD ini secara umum memberikan arahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, akuntabel serta mampu menjawab tuntutan perubahan dan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.
sehingga pada akhirnya adalah bagaimana pemerintah daerah dan juga DPRD dapat bersama-sama mewujudkan tujuan pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.


Rekomendasi DPRD ini merupakan bentuk dari pelaksanaan pasal 20 peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur bahwa DPRD memberikan rekomendasi kepada kepala daerah setelah DPRD melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian program dan kegiatan serta capaian urusan pemerintahan.


Rekomendasi/catatan DPRD terhadap LKPJ akhir tahun anggaran 2019 ini akan saya pelajari dan menjadi acuan dalam:
1. penyusunan perencanaan tahun berjalan dan tahun berikutnya.
2. penyusunan penganggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya.
3. penyusunan kebijakan strategis kepala daerah.

Kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat, agar rekomendasi/catatan tadi sedapat mungkin langsung diterapkan dalam pelaksanaan tugas mulai tahun anggaran 2020 yang sedang berjalan ini dan serta untuk proses perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021 mendatang.
kami menyadari bahwa perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan belum optimal dan masih sangat mungkin untuk ditingkatkan. untuk itu, kami dengan segenap tenaga dan upaya serta dengan dukungan dari DPRD kabupaten pesisir barat akan terus berupaya untuk dapat merealisasikan target-target pembangunan sebagaimana yang telah terangkum dalam dokumen RPJMD kabupaten Pesisir Barat tahun 2016-2021 dan renstra masing-masing OPD.

Diakhir sambutanya Bupati kembali mengingatkan arahan dari Presiden Republik Indonesia pada pembukaan musrenbangnas tahun 2020 pada tanggal 30 april yang lalu, bahwa untuk perencanaan dan penganggaran tahun 2021 mendatang kepada perangkat daerah serta tapd agar dapat memfokuskan perencanaan dan penganggaran kepada tiga hal, yaitu:
1. penanganan kesehatan.
2. penanganan dampak ekonomi.
3. penyediaan jaring pengaman sosial.

Menindaklanjuti hal tersebut, agar setiap kepala perangkat daerah mampu melakukan identifikasi permasalahan dan menyusun strategi yang paling efektif dan efisien untuk proses pemulihan pasca wabah Covid-19 ini.