Krui,

RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA JAWABAN PEMERINTAH ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RAPENDA APBD-P TA 2022

Krui, Jum'at 09 September 2022.

Kepala Dinas Kominfotik dan Persandian Suryadi, S.IP.,MM. Menginformasikan bahwa Rapat tersebut berlangsung di ruang Rapat DPRD Kabupaten Pesisir Barat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab.Pesisir Barat Agus Cik yang dihadiri oleh Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.Agus Istiqlal,S.H.,M H dan Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif,SH.

Rapat paripurna juga dihadiri anggota DPRD Kab. Pesisir Barat, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda Lambar-Pesibar, serta tamu undangan.

Dalam penuturannya Bupati menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD kabupaten pesisir barat yang disampaikan pada hari kamis tanggal 08 september 2022, sebagai berikut :

Terkait pendapatan asli daerah ( PAD ) pemerintah daerah masih terus melakukan pendataan terhadap potensi yang dapat menjadi objek pajak daerah dari berbagai sektor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan amanat undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Bupati menyampaikan jawaban ini sekaligus menjawab pandangan fraksi amanat indonesia raya poin ketiga. hal ini tentunya telah menjadi perhatian kita bersama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program-program yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara lebih maksimal.

 ke depan pemerintah daerah akan terus mengembangkan serta mengelola aset-aset daerah terutama aset yang berhubungan dengan fasilitas umum sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari aset-aset tersebut. 

Bupati juga menyampaikan bahwa dalam penganggaran APBD sesuai amanat mandatori spending menjadi acuan dalam penyusunan anggaran seperti bidang pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen.

terkait permasalahan di sektor pendidikan kabupaten pesisir barat khususnya di SDN 109 krui, pekon cahya negeri kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

telah kita ketahui bersama bagaimana keadaan sekolah tersebut pada saat ini sangat memprihatikan sehingga perlu adanya solusi yang tepat supaya kedepannya kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, dengan demikian harus adanya rehab gedung sebagai solusi cepat dalam penanganan masalah jangka pendek.

kita sedang mengupayakan pembangunan sekolah tersebut. maka untuk kegiatan belajar mengajar di SDN 109 krui akan dilaksanakan di taman pendidikan al-quran ( TPA ) di pekon setempat. kemudian melakukan pembangunan gedung baru dan jangka panjang SDN 109 akan direlokasi ketempat yang lebih representatif.

Selanjutnya terkait pelarangan anak sekolah membawa kendaraan pribadi kami dapat sampaikan bahwa anak SMP secara aturan belum dibenarkan untuk membawa kendaraan bermotor, solusi yang bisa dijalankan adalah antar jemput dari dan menuju tempat sekolah oleh orang tua atau perwakilan dari orang tua siswa. berkaitan dengan pengoperasionalan bus sekolah akan segera diupayakan.

kemudian menanggapi mengenai penundaan pelantikan peratin terpilih dari 68 pekon yang telah melaksanakan pemilihan peratin, namun demikian adanya pergesaran jadwal pelantikan, dalam pengawasan kami sudah terjadwal, dapat kami sampaikan untuk jadwal pelantikan peratin akan dilaksanakan pada hari rabu, 14 september 2022 pukul 09.00 bertempat di gedung serbaguna selalaw labuhan jukung.

Terakhir terkait agar pemerintah daerah memperbanyak tapping box dari usaha perhotelan, rumah makan dan memastikan alat tersebut digunaan dengan baik dan kontinyu.

terkait penanganan dan pengelolaan pajak penerangan jalan (PPJ), agar pemerintah kabupaten pesisir barat meminta data pengguna energi listrik kepada PLN secara intensif akuntable dan data lampu jalan yang terpasang/terpakai di kabupaten pesisir barat agar dapat menentukan jumlah pajak yang diterima sebagai salah satu tujuan untuk meningkatkan PAD. 

bahwa pada saat ini pengedaan alat tapping box berasal dari hasil kerjasama anatara pemerintah daerah dan PT. bank lampung, pada saat ini alat yang sudah dipasang sebanyak 25 unit dan akan bertambah sebanyak 15 unit yang rencana akan terpasang pada tahun ini sehingga total terpasang ditahun ini sebanyak 40 unit dan pemerintah daerah sedang menyusun aturan terkait penggunaan alat perekam transaksi (tapping box) untuk menga21:34:40tur penggunaan dan juga sanksi terhadap pelanggarannya.

 

 

 

 

 

 

INFO REDAKSI