Krui,

RAKOR KOMINFO SE-INDONESIA DENGAN TEMA
SINERGITAS PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK SELURUH INDONESIA.

KAMIS, 11 JUNI 2020

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat Drs. Miswandi Hasan, M.Si. didampingi oleh Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Kabid Persandian dan Statistik, Kabid Aplikasi Informatika serta beberapa Kepala Seksi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara virtual guna Sinergitas Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan urusan Kominfo dan Statistik.

Dalam sambutan Mentri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Jhonny Gerard Plate menyampaikan vidcon ini merupakan gagasan dari semua Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap tekanan Dinas Komunikasi dan Informatika slama ini.

Beberapa hal yang selama ini sering didiskusikan adalah bagaimana peran dari Pemerintah pusat memperkuat peran kominfo di Daerah dalam hal penyebarluasan Informasi.
Dinas Komunikasi dan Informatika selama ini menangani statistik, komunikasi, informasi, dan persandian.Berkordinasi dengan beragam Kepemimpinan terkait pelaksanaan aplikasi yang harus mendapatkan koordinasi dengan jajaran Komunikasi Daerah.

Disampaikan juga ada beberapa isu penting urusan komunikasi dan informatika diantaranya:
1. Penguatan koordinasi antar K/L/D serta pelibatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan petugas informasi publik (PIP).
2. Sinkronisasi informasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk semua konten informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat.
3. Penyebaran informasi yang jelas dan seragam dari pusat hingga tingkat bawah.
4. Menghubungkan semua perangkat daerah dijaringan intra Pemerintah daerah.
5. Mengintegrasikan layanan publik dan layanan administrasi dengan sistem.
6. Memanfaatkan sertifikat elektronik.

Selain hal tersebut diatas, disampaikan juga terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, dimana disampaikan bahwa ada 2 (dua) sub urusan yang kewenangannya didelegasikan kepada pemerintah daerah Provinsi Kab/Kota yaitu:
- Informasi dan Komunikasi Publik
-Aplikasi Informatika.