
PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus memperkuat upaya mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar melalui Lokakarya Penanggulangan dan Penyusunan Roadmap Interaksi Negatif antara Manusia dan Satwa Liar. Kegiatan tersebut berlangsung di Lantai 4, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (28/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., CGRE.
Lokakarya ini menjadi langkah strategis untuk merumuskan arah penanganan konflik antara manusia dan satwa liar secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada perlindungan keselamatan masyarakat, tetapi juga pada pelestarian satwa liar dan keberlangsungan habitat alaminya.
Dalam sambutan Bupati yang disampaikan pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan. Penanganan konflik manusia dan satwa liar membutuhkan koordinasi lintas sektor, strategi pencegahan yang tepat, serta keterlibatan aktif masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah rawan konflik.
Interaksi negatif antara manusia dan satwa liar dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan warga, kerusakan lahan pertanian dan perkebunan, serta kerugian bagi masyarakat maupun satwa liar itu sendiri. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan, penyempitan habitat, berkurangnya sumber pakan alami, hingga aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan.
Oleh karena itu, penanganan konflik tidak cukup hanya dilakukan setelah insiden terjadi. Diperlukan langkah pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, serta koordinasi antarlembaga agar potensi dan dampak konflik dapat diminimalkan.
Penyusunan roadmap menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas, program, serta arah penanganan konflik untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang. Dokumen tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi perencanaan administratif, tetapi juga menjadi pedoman kerja yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, lokakarya ini juga difasilitasi oleh Lembaga Repong Indonesia dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Fasilitasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam merumuskan strategi mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar, dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat, kondisi lingkungan, serta kelestarian satwa liar dan habitatnya.
Melalui kegiatan ini, penanganan konflik diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, mulai dari meningkatnya rasa aman masyarakat, terlindunginya sumber penghidupan warga, hingga semakin baiknya koordinasi antarlembaga. Pada saat yang sama, kelestarian satwa liar dan habitatnya juga diharapkan tetap terjaga.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Kepolisian Resor Pesisir Barat, Komando Distrik Militer (Kodim) 0422/Lampung Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Hifzon Zawahiri, S.E., M.M., Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, serta perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
Hadir pula Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Elly Triscova, S.E., M.Sos., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pesisir Barat, Ir. Armand Achyuni, Kepala Bidang Teknis dan Konservasi Balai Besar TNBBS, Kepala KPH Pesisir Barat, Kepala SPTN Wilayah II Bengkunat, Kepala SPTN Wilayah III Krui, Manager Lanskap Sumatera WCS-IP, Manager Program YABI, Tim Repong Damar, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Melalui lokakarya ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kerja sama dan menyampaikan masukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, strategi yang dirumuskan melalui roadmap dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kondisi kawasan konservasi.
Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga konservasi, aparat terkait, organisasi, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat yang aman dan sejahtera, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem, keberlanjutan sumber daya alam, serta kelestarian satwa liar bagi generasi mendatang. (Rilis Diskominfotiksan)
