PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengikuti Rapat Koordinasi Lanjutan Percepatan Registrasi Ulang Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) serta Penjelasan Dashboard Nasional, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh Staf Ahli Bupati Pesisir Barat, Sri Agustin, S.KM., M.Kes., bertempat di Ruang Alika, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Turut mengikuti kegiatan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat, Ponco Prasetyo, M.M.Par., Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Erma Oktariowati, S.ST., Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, Heni Fitri, S.Sos., serta sejumlah staf terkait.

Keikutsertaan pemerintah daerah dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan pelaksanaan registrasi ulang penerima bantuan sosial agar semakin tepat sasaran, inklusif, dan akuntabel.

Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan sebagai tindak lanjut pertemuan antara Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri pada 6 November 2026 terkait koordinasi percepatan pelaksanaan registrasi Perlinsos Digital di seluruh wilayah Indonesia.

Koordinasi lanjutan diperlukan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan, memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, serta memantau dan mengawal progres registrasi ulang penerima bantuan sosial melalui Portal Perlinsos.

Selain itu, rapat juga membahas penyelarasan pemahaman mengenai pemanfaatan Dashboard Nasional sebagai instrumen pemantauan pelaksanaan registrasi secara menyeluruh.

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari seluruh Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Melalui keikutsertaan dalam koordinasi nasional ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dan mendukung pelaksanaan registrasi ulang penerima bantuan sosial, sehingga penyaluran bantuan PKH dan BPNT dapat berjalan lebih tepat sasaran serta sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku. (Rilis Diskominfotiksan)