BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-7 yang berhasil diraih Kabupaten Pesisir Barat secara berturut-turut.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Jumat (29/05/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Penyerahan LHP dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, jajaran pejabat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, di antaranya Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Ir. Arman Achyuni, S.T., M.T., Ketua DPRD Pesisir Barat Mohammad Emil Lil Ardi, S.H., Inspektur Unzir, S.P., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mizar Diyanto, S.E., M.P., Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian M. Belly Oscar, S.H., M.H., serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Isnaeni Aditya Marvan, S.H., M.M.

Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, ASN, serta semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Alhamdulillah, Kabupaten Pesisir Barat kembali meraih opini WTP dari BPK. Ini merupakan WTP ke-7 yang berhasil kita pertahankan. Capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bupati.

Menurut Bupati, meraih opini WTP bukan hanya menjadi simbol keberhasilan administrasi keuangan, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.

Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK guna memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan.

Dengan diraihnya opini WTP ke-7 ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap dapat terus mempertahankan prestasi tersebut pada tahun-tahun mendatang sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (Rilis Diskominfotiksan)