Krui,

PEMKAB PESISIR BARAT ADAKAN RAPAT KOORDINASI RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2021.

Ruang Cukuh Tangkil Setdakab Pesisir Barat, Kamis 27 Mei 2021.

Rapat tersebut diatas dibuka langsung oleh Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif, SH dan dihadiri Ka. BPKAD I nyoman Setiawan, kepala Badan Bapenda Kasmir, S. Sos., M.M, Kadis Pariwisata Drs Gunawan M.Si, Kabag Pembangunan Tanwir S.E., M.M serta perwakilan para OPD Lainya.

Dalam Sambutannya, Wakil Bupati Pesisir Barat, Mengajak kepada semua pihak terkait untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan asli Daerah. 

Selain pajak Daerah, retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah apabila Aparatur Pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya dalam membayar retribusi Daerah, Peningkatan pendapatan tersebut harus selalu diiringi dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan lebih optimal. 

Pemerintah Kab. Pesisir Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan retribusi Daerah yaitu dengan cara melakukan perubahan terhadap peraturan Daerah yang terkait dengan retribusi Daerah, baik itu penambahan objek retribusi maupun perubahan atas tarif retribusi Daerah yaitu : 

1. Peraturan Daerah Kab. Pesisir Barat No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kab. Pesisir Barat No. 20 Tahun 2016 tentang retribusi jasa umum.

2. Peraturan Daerah Kab. Pesisir Barat No. 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kab. Pesisir Barat No. 22 Tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha.

3. Peraturan Daerah Kab. Pesisir Barat No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan.

Dengan adanya perubahan peraturan Daerah terkait retribusi tersebut, diharapkan realisasi retribusi pada Tahun mendatang dapat meningkat secara signifikan, untuk itu kita mengharapkan hal -hal sebagai berikut:

1. OPD memungut retribusi untuk lebih optimal dalam pengelolaan retribusi Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah berkembang saat ini dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang arti penting retribusi Daerah sebagai salah satu penopong bagi pembangunan Daerah yang bersumber dari PAD.

2. OPD pemungut retribusi Daerah untuk dapat bekerjasama dengan Bapenda Kab. Pesisir Barat sebagai koordinator pengelolaan retribusi Daerah.

3. OPD pemungut retribusi Daerah untuk menginvestarisir semua permasalahan retribusi Daerah dan melaporkannya ke-Tim Penertiban Pajak dan retribusi Daerah melalui Bapenda Kab. Pesisir Barat.

4. Dengan dibukanya Rapat Koordinasi ini diharapkan menjadi forum diskusi Teknis tentang pengelolaan retribusi Daerah sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.