Krui,
Menu

Bupati Pesisir Barat Dr. Drs.Agus Istiqlal SH., MH.Yang di wakili oleh Pj. Sekda Ir. N Lingga Kusuma MP. Menghadiri rapat koordinasi forum pembauran kebangsaan (FPK) di Aula Hotel Sartika Pekon Seray, Senin 04 November 2019.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko,SKM.,SH.,MM menginformasikan bahwa turut hadir pada Acara tersebut, Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0422, perwakilan tokoh adat, tokoh agama, pemateri Iptu Rekson Sahrul
serta perwakilan dari organisasi Perangkat Daerah ( OPD )dan peserta rapat.

Dalam laporan ketua pelaksana Nurman hakim SH. MM. Menyampaikan maksud serta tujuan rapat koordinasi forum pembauran kebangsaan (FPK) hari ini ialah bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta yang hadir akan penting nya memahami keberagamaan.

Selanjutnya, dalam sambutan Bupati yang di sampaikan oleh Pj. Sekda Ir. N Lingga Kusumapa MP. pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa akhir ini kualitas persatuan dan kesatuan bangsa mulai menurun, bisa kita lihat berita di media masa maupun media elektonik bahwa didaerah lain sering terjadi keributan yang disebabkan oleh perbedaan suku, ras, agama contoh kejadian di Papua hal ini terjadi karena masyarakatnya mudah termakan oleh isu dan bahkan mudah terprovokasi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kearah perpecahan. mudah mudahan hal ini jangan sampai terjadi di daerah yang kita cintai ini, oleh karena itu pemeritah kabupaten Pesisir barat mendukung dan menyambut baik atas diselenggarakannya rakor ini dan semoga kegiatan ini dapat menciptakan ide-ide baru dalam rangka memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembauran kebangsaan.


Kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pembauran dan kerukunan diantara umat beragama, nilai pancasila, UUD negara Republika Indonesia tahun 1945, bhineka tunggal ika dan negara kesatuan Republik Indonesia. hendaknya terjalin toleransi yg kuat, sehingga adat dan budaya di kabupaten Pesisir Barat dapat tetap terjaga sebagai implementasi dari Permendagri no 34 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah maka dengan adanya pembauran kebangsaan di kabupaten Pesisir Barat ini diharapkan dapat menciptakan iklim kondusif yg memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah NKRI.