Krui,

Audiensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI dengan Kab. Pesisir Barat Terkait Perkembangan Persaingan Usaha di Wilayah KPB.

Ruang Batu Gughi Setdakab Pesisir Barat, Jum'at 25 Juni 2021.

Sesuai dengan Implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Audiensi tersebut dibuka langsung oleh Bupati Pesisir Barat yang diwakili Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif, SH didampingi Plt. Asissten II Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kehumasan, Drs. Gunawan, M.Si. selaku moderator. 

Turut hadir dalam acara Aidiensi tersebut diatas, Kepala Badan Bappeda Drs. Zukri Amin, MP., Kadis PMPTSP Drs. Jon Edwar, M. Pd, Plt. Kadis Kominfo Drs. Miswandi Hasan, M.Si., Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Mizar Diyanto SE., MP., Sekretaris Dinas PUPR Imam Habibudin, M.Si., dan perwakilan OPD lainya.

Dalam Kesempatan itu juga, Wakil Bupati Pesisir Barat Menyambut baik Audiensi dalam rangka meningkatkan pengetahuan para kepala OPD Pesisir Barat mengenai tugas dan fungsi KPPU RI, dan mengucapkan selamat datang kepada KPPU RI beserta rombonganya.

Dalam hal ini kami Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan ucapan terima kasih Kepada KPPU RI karena telah membantu Pemkab Pesisir Barat dalam menstabilisasikan dalam bidang Perekonomian dan dalam Bidang usaha.

Wakil Bupati Pesisir Barat, juga menyampaikan terhadap OPD terkait dan Kabag Pengadaan Barang dan jasa, untuk melakukan kerjasama terkait membuat permohonan dan menyiapkan usulan kerjasama dalam pengawasan 9 bahan pokok dan advokasi Pengadaan Barang Jasa.

Kemudian dilanjutkan arahan Kepala Kanwil II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI Wilayah Lampung, Wahyu Bakti Anggoro, S.H., MH menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Pesisir Barat beserta jajarannya yg telah menerima Audiensi kami di Kabupaten Pesisir Barat.

Keberadaan Kami di Kab. Pesisir Barat adalah merupakan rangkaian kegiatan yang tertunda dan memenuhi kegiatan yang belum dilaksanakan.

Rangkaian kegiatan yg tertunda sejak 2020, Tugas KPPU RI juga mengawasi perekonomian UMKM, KPPU RI juga mempunyai kewenangan apabila ada pelanggaran terhadap perjanjian kemitraan usaha.

KPPU RI bisa menjadi tempat untuk berkonsultasi bagi Pemrintah Daerah yang sedang ada masalah.

KPPU RI juga siap membantu Pemkab Pesisir Barat memberikan ekstensi dalam bidang pelelangan atau pun Dunia Usaha, juga mengedukasi atau memberikan penjelasan benar dan salah seperti dalam undang-undang.