Krui,

RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN

NOTA PENGANTAR RANCANGAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Krui, Rabu 21 Juli 2021.

Bupati Pesisir Barat Drs.Dr. Agus Istiqlal, S.H., M.H, didampingi Ka. Bappeda Drs.Zukri Amin M.P, Plt. Kadis Kominfo Drs. Miswandi Hasan M.Si., mengikuti Rapat Paripurna secara Virtual Meeting di Lamban Ramdo Gunung Kemala.

Dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda, Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif, S.H didampingi Sekda Kabupaten Pesisir Barat Ir. N. Lingga Kusuma, MP., Plt. Staf Ahli Bupati Pemerintahan, Hukum dan Politik Hapzi, S.Pd, M.M, Plt. Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kehumasan Drs. Gunawan, M.Si., Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ir. Hasnul Abror Sanusi, MP. mengikuti Rapat Paripurna di Ruang Batu Gughi Setdakab Pesisir Barat.

Dalam Sambutan Bupati Pesisir Barat Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan yang terhormat atas penyelenggaraan Rapat Paripurna ini. Kita menyadari bahwa pandemi Covid -19 masih berlangsung, namun demikan harapan kita tidak mengurangi kinerja kita dalam melaksanakan program-program Pembangunan yang menjadi tanggung jawab bersama.

Berdasarkan pada undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bahwa urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah adalah urusan wajib (Wajib Pelayanan Dasar dan Wajib non Pelayanan Dasar), urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, dan unsur Pemerintahan umum.

Selanjutnya, Pada Pasal 310 ayat (1) diatur bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. 

Pada pasal 310 ayat (2) kembali diatur bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Depala Daerah dan DPRD akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan Anggaran Perangkat Daerah hingga nantinya menjadi dasar dalam penyusunan APBD.

Yang akan mendasari gerak langkah Pemerintah Kab. Pesisir Barat Selama Periode Tahun 2022 mendatang.

Ditetapkanlah 5 prioritas Pembangunan sebagai berikut : 

1. Pembangunan sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat.

2. Pembangunan infrastruktur.

3. Pembangunan ekonomi masyarakat.

4. Pengentasan kemiskinan.

5. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta pembangunan kebudayaan.

Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dan mitigasi bencana.

Adapun garis besar target makro dalam penyusunan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2022 adalah yaitu :

1. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,6-5,2%.

2. Target kemiskinan sebesar 14,00-14,25%.

3. Target tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,5-3,0%.

4. Target rasio gini sebesar 0,30-0,33%.

5. Target IPM sebesar 64,00-64,25%.

6. Target pendapatan perkapita RP. 29,31 juta.

Target-target Makro Pembangunan Daerah Tahun 2022 mendatang telah melalui proses fasilitasi oleh pemerintah Provinsi Lampung dengan memperhatikan perkembangan saat ini dan Tahun mendatang dan melihat pada kerangka ekonomi Daerah Tahun 2022. 

Ada beberapa hal Bupati Pesisir Barat tekankan kepada segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kab. Pesisir Barat :

1. Bahwa paradigma penganggaran yang saat ini digunakan adalah money follow program (uang mengikuti program), atau dengan kata lain tidak ada penganggaran tanpa perencanaan.

2. Proaktif dan bertanggungjawab dalam pencapaian target dan sasaran Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Daerah.

3. Mengedepankan efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan RKA program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mengedepankan Output dan Outcome pada penanganan dampak Covid-19.

4. Meningkatkan target pendapatan asli Daerah berdasarkan pada kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.

5. Melakukan koordinasi dan penyiapan data-data teknis terkait dengan pengajuan dana alokasi khusus.