Krui,

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT JAWABAN PEMERINTAH ATAS PANDANGAN FRAKSI TENTANG RANPERDA RPJMD SECARA VIRTUAL MEETING. 

Krui, Rabu 13 Oktober 2021.

Bupati Pesisir Barat DR. Drs. Agus Istiqlal,SH.,MH, didampingi Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif, SH., Kepala Bappeda Drs. Zukri Amin,MP., dan Plt Kadis Kominfo Drs.Miswandi Hasan, M. Si Mengikuti Rapat Paripurna Secara Virtual Meeting di Kantor Bupati Pesisir Barat, Villa Repong Ramdo Way Batu.

Selain itu juga secara terpisah diikuti oleh Pimpinan dan para anggota DPRD serta unsur Forkopimda Pesisir Barat Lampung Barat. 

Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat menyampaikan, ucapan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan, kami menyadari bahwa penyusunan RPJMD ini merupakan tanggung jawab kita bersama. 

besar harapan kami dokumen perencanaan ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen lainnya.

Selanjutnya, Bupati juga menyampaikan bahwa kualitas SDM dapat dinilai dari angka indeks pembangunan manusia (IPM), kami menyadari bahwa angka IPM Kabupaten Pesisir Barat masih berada di bawah pemerintah Provinsi Lampung, untuk itu selaras dengan misi i : meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkeadilan, maju dan berdaya saing, pada RPJMD ini kami mengarahkan perangkat daerah terkait untuk menyusun program peningkatan SDM secara inklusif dan berkelanjutan.

Terkait dengan proses dan kelanjutan pembangunan SMPN 1 Krui dan pembangunan infrastruktur daerah lainnya akan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

Kami menyadari bahwa masih terdapat daerah yang belum sepenuhnya mudah dan murah untuk dijangkau. kami sependapat bahwa dalam pengembangan suatu wilayah diperlukan pendekatan secara inklusif dan berkelanjutan serta terarahnya program pembangunan antar perangkat daerah sehingga intervensi program pembangunan dapat maksimal.

Pembangunan daerah pada periode 2016-2021 secara umum telah dilaksanakan dalam upaya mengejar ketertinggalan dari daerah lain. oleh karena itu, isu strategis daerah yang terangkum dalam RPJMD periode 2021-2026 merupakan isu strategis daerah tertinggal. langkah ini kami ambil sebagai upaya untuk meningkatkan status daerah tertinggal menjadi daerah berkembang.

Akan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam upaya peningkatan kualitas output suatu kegiatan. Serta memastikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan serta pengendalian suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan profesional dan proposional.