Krui,
Menu

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dengan Acara Penyampaian Nota Keuangan R- APBD Tahun Anggaran 2020
Gedung serbaguna Labuhan Jukung, Selasa 05 November 2019.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.Km., MM. Menginformasikan bahwa dalam acara Rapat Paripurna Tersebut dihadiri Wakil Bupati Pesisir Barat Erlina, SP.,MH , Ketua dan Wakil ketua serta anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Para Assisten, Staf Ahli, unsur FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, Pejabat Tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat serta Tim Ahli DPRD Kabupaten Pesisir Barat.


Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat Dr.Drs. Hi.Agus Istiqlal,SH.,MH menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat atas kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang kita cintai ini. berkat kebersamaan yang terus terpelihara dan dilandasi saling pengertian yang positif untuk kepentingan rakyat, dan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat yang kita cintai.
kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang terus terpelihara, menjadi harapan kita dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam setiap agenda pembangunan, begitupun dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun Anggaran 2020 yang bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Rapat paripurna dewan yang terhormat, penyusunan Ranperda APBD tahun anggaran 2020 ini dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun Anggaran 2020.


Selanjutnya,atas dasar rencana kerja maka disusunlah kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD. dalam rancangan APBD ini terdapat berbagai perubahan baik pada komponen pendapatan, belanja maupun pembiayaan. secara garis besar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun Anggaran 2020 dapat saya jelaskan sebagai berikut:


A. Pendapatan

Pada Ranperda APBD tahun Anggaran 2020 target pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 885.078.876.678,00 (delapan ratus delapan puluh lima milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), berasal dari:

1. Pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah Rp. 41.596.218.350,00 (empat puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

2. Dana perimbangan, dana perimbangan sebesar Rp. 621.053.164.000,00 (enam ratus dua puluh satu milyar lima puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 222.429.494.328,00 (dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).


B. Belanja

Rencana belanja daerah pada Ranperda tahun Anggaran 2020 pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengalokasikan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 883.983.011.966,00 (delapan ratus delapan puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) belanja daerah tersebut berasal dari :
1. Belanja tidak langsung, sebesar Rp. 464.090.712.090,00 (empat ratus enam puluh empat milyar sembilan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan puluh rupiah)

2. Belanja langsung, belanja langsung sebesar Rp. 419.892.299.876,00 (empat ratus sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan demikian total pendapatan sebesar Rp. 885.078.876.678,00 (delapan ratus delapan puluh lima milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah ) dikurangi total belanja sebesar Rp. 883.983.011.966,00 (delapan ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah ) maka surplus sebelum pembiayaan adalah sebesar Rp. 1.095.864.712,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dan selanjutnya akan dipergunakan untuk memenuhi kekurangan pengeluaran pembiayaan daerah.

c. Pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.1.904.135.288,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah). sementara untuk pos pengeluaran pembiayaan pada Ranperda APBD tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yakni dalam bentuk penyertaan modal (investasi pemerintah daerah). sehingga terdapat defisit pembiayaan sebesar Rp. 1.095.864.712,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah) yang ditutupi dari surplus belanja sebagaimana yang telah kami sampaikan diatas.
sehingga silpa tahun berkenaan sebesar rp. 0 (nol rupiah).
Mengenai uraian yang lebih terperinci berkaitan dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun Anggaran 2020 saya persilahkan untuk memeriksa dan membahas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah beserta lampirannya, yang pada hari ini secara resmi akan saya sampaikan kepada saudara ketua dewan dalam sidang paripurna yang terhormat ini sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.

Selanjutnya Bupati mengucapkan terima kasih yang setinggi - tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat untuk berkenan membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir barat tahun anggaran 2020.