Krui,

Pemkab Pesisir Barat Mengikuti Acara Peringatan Otonomi Daerah yang ke-XXV Tahun 2021 Secara Virtual Meeting di OR Cukuh Tangkil. 

Krui, 26 April 2021

Peringatan Hari Otonomi Daerah XXV Tahun 2021, dengan tema “Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di Masa Pandemi Covid-19, untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit, dan Indonesia Maju". Asisten Bidang Pemerintahan Audi Marfi, S.Pd., MM. dalam hal ini mewakili Pj Bupati. 

Acara yang dibuka resmi Wakil Presiden RI Maaruf Amin secara virtual itu diikuti oleh seluruh gubernur, walikota/ bupati se-Indonesia. 

Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri Muhamad Tito Karnavian menyampaikan bahwa sedianya Hari Otonomi Daerah diperingati setiap tanggal 25 April tetapi karena jatuh pada hari libur sehingga dilaksanakan pada siang ini.

Peringatan Hari Otda tahun ini dilaksanakan secara virtual yang diikuti oleh Gubernur, Bupati serta Walikota seluruh Indonesia.

Sementara itu Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kemendagri dan Kepala Daerah serta warga masyarakat seluruh Indonesia atas keberhasilan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan berjalan lancar.

"Melalui kepatuhan protokol kesehatan yang ketat pilkada tetap dilaksanakan sesuai rencana dan tidak berpotensi menimbulkan konflik," kata Wapres.

Wapres RI Juga menyampaikan bahwa kebijakan otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diberi kewenangan khusus untuk mengatur peraturan tertentu.

Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kebijakan sendiri dalam memajukan daerahnya. Dan perjalanan otonomi daerah selama 25 tahun ini berjalan dengan baik dan Ma'ruf Amin juga berharap pemerintah daerah untuk selalu berinovasi meningkatkan pelayanan publik dan penegakan prokes serta mensukseskan vaksinasi Covid-19. 

Dalam sambutannya lebih lanjut, Wapres menyampaikan terkait efektifitas kerja di daerah.

Yaitu, perlunya paradigma pemerintahan untuk bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan antara daerah dengan pusat dan swasta. Pemerintah daerah untuk selalu memetakkan masalah.

Kemudian, Penguatan otonomi daerah melalui pemberdayaan dan sangsi yang jelas. Perbaikan pola pemerintahan daerah. Pelaksanaan reformasi demokrasi dan konsistensi dalam kebijakan tentang cipta kerja.

Acara peringatan Hari Otonomi Daerah dilanjutkan dengan pengarahan Menteri Dalam Negeri dan Launching E-Perda, SIMUDAH dan SILPPD oleh Mendagri.

Hadir dalam acara tersebut diatas Anggota DPRD, Forkopimda dan kepala OPD.