Krui,

Pemkab Pesisir Barat Menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Gugus Tugas Dan Evaluasi Kabupaten/kota Layak Anak (KLA).

Aula Hotel Sunset Beach Pekon Way Redak, Selasa 31 Agustus 2021.

Rakor tersebut dibuka langsung oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Audi Marpi, S.Pd., MM. didampingi oleh Kadis PPPA Kab. Pesisir Barat Nurkemala S. Pd., M.M, selaku ketua panitia, Ka Bappeda Drs Zukri Amin, MP, Fasilitator KLA Provinsi Ahmad Azhari, S.pd.

Turut Hadir dalam acara tersebut diatas, Para Ka. OPD Kab. Pesisir Barat ataupun yang mewakilinya, Ketua I TP-PKK Kab. Pesisir Barat Ny. Yulna Wati A. Zulqoini Syarif beserta anggotanya Ny. Arnani, Anggota Dharma Wanita Pesisir Barat Ny. Kemala Rohana, Kacabjari Krui Pesisir Barat, Fernando N.s, Ando. AS, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kab. Pesisir Barat, dr. Edwin H Ma'as, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) kab. Pesisir Barat, Ema Oktoriowati, Camat Se-kabupaten Pesisir Barat, Para Anggota Gugus Tugas KLA kab. Pesisir Barat.

Dalam laporan Ketua Panitia Kadis PPPA Kab. Pesisir Barat menyampaikan Maksud dan Tujuan Rakor adalah : 

Untuk memperkuat komitmen dan mendorong Gugus Tugas KLA untuk berperan secara langsung dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kab. Pesisir Barat, dan untuk melakukan evaluasi, monitoring, dan persamaan persepsi mengenai upaya-upaya strategis yang dapat dilakukan bersama, selain itu Rapat ini juga membahas persiapan dukungan Gugus Tugas dalam pengisian evaluasi pengembangan KLA untuk persiapan penilaian di Tahun berikutnya. 

Kemudian dilanjutkan sambutan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengucapkan selamat serta terimakasih kepada Perangkat Daerah yang terlibat dan bekerja keras mewujudkan Pesisir Barat menjadi Kabupaten Layak Anak.

Penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat pratama ini dengan poin 500 sampai 600 merupakan sebuah apresiasi kepada semua stakeholder terkait dalam kla dan terus meningkatkan serta mengupayakan agar kedepannya prestasi Kabupaten Pesisir Barat dapat meningkat kejenjang berikutnya dan mewujudkan pencapaian yang lebih baik lagi.

Asisten I berharap dapat mengimplementasikan strategi, menyatukan pemahaman dan langkah untuk melaksanakan program pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kab. Pesisir Barat.

Dengan cara membangun komitmen bersama seluruh OPD, masyarakat, Dunia Usaha (DU), Media Masa (MM), dalam pelaksanaan program pemenuhan hak anak, meningkatkan kualitas penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta anak yang berkomplik dengan hukum, mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas perlindungan perempuan dan anak, serta terpenuhinya dokumen pendukung indikator kla sehingga ke depannya dapat meraih penghargaan yang lebih tingi lagi yaitu tingkat Madya atau bahkan Nindya, dan kegiatan KLA ini ada 24 indikator yang harus kita penuhi.

Kegiatan tersebut di bagi menjadi 5 (lima) klaster yaitu:

1. klaster 1 bidang hak sipil dan kebebasan.

2. klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

3. klaster 3 bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

4. klaster 4 bidang pendidikan pemanfaatan waktu luang dan seni budaya.

5. klaster 5 perlindungan khusus.

Dan untuk memenuhi seluruh klaster-klaster ini Dinas PPPA harus bersinergi dan berkolaborasi dengan setiap OPD teknis didalam SK gugus tugas KLA, sehingga target yang diharapkan bisa cepat terealisasi.

Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai Kabupaten/kota Layak Anak adalah amanat Undang-undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

pasal 21 menyebutkan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab mewujudkan KLA sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan anak yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya melalui keterlibatan seluruh sektor Pemerintahan, Masyarakat, Dunia Usaha, Media Masa.