Krui,

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Mengikuti Rapat Pengendalian Penyebaran dan Penanganan Covid-19 Melalui Zoom Meeting

Ruang Rapat Bupati Kab. Pesisir Barat, Selasa 29 Juni 2021

Diinformasikan hadir dalam acara tersebut Plt. Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kehumasan Drs. Gunawan, M.Si., Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Drs. Miswandi Hasan, M.Si., Kabid Anggaran BPKAD Zayendra, perwakilan dari Inspektorat dan Dinas Kesehatan.

Rapat tersebut diatas dipimpin secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam rapat ini beberapa menteri terkait menyampaikan arahan-arahan.

Point pengaturan surat edaran no. 440/3687/SJ tentang percepatan pelaksanaan anggaran dan belanja daerah untuk penanganan covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi ditetapkan tanggal 28 Juni 2021.

1. Menggunakan dana transfer paling sedikit 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik serta ekonomi.

2. Menyediakan dukungan pendanaan yang bersumber dari : 

a. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) paling sedikit 8% yang digunakan untuk : 1). Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19 : Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi covid-19, Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin covid-19 ke fasilitas kesehatan, insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi covid-19.

2). Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi covid-19 melalui penyediaan anggaran untuk kegiatan pos komando (posko tingkat kelurahan).

3). Insentif tenaga kesehatan daerah untuk penanganan covid-19.

4). Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

b. Dana insentif daerah (DID) TA 2021 yang diterima pemerintah daerah, paling efektif 30% digunakan untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanggulangan pandemi covid-19, sarana prasarana kesehatan dan digitalisasi pelayanan kesehatan.

Segera melakukan alokasi anggaran, dan melakukan rapat pejabat terkait untuk relokasi 8% penanganan covid 19 di daerah, karena kementerian dalam negeri akan melakukan analisis dan evaluasi secara berkala untuk memonitor realisasi insentif bagi tenaga kesehatan di daerah.

Menteri kesehatan, mengatakan bahwa masih ada tunggakan insentif TA 2020 yang masih harus diselesaikan, itu menjadi permasalahan yang harus kita selesaikan.