JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus membuka peluang masuknya investasi untuk mendukung pengembangan potensi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pembahasan Pilot Project Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema unsolicited bersama PT Palma Pertiwi Makmur (PPM), di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Pembahasan tersebut berkaitan dengan rencana Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan Skema Unsolicited, Berbasis Pengembangan Ekonomi Daerah dalam Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan PT Palma Pertiwi Makmur (PPM).

Kegiatan ini menjadi bagian dari proses pembahasan dan pematangan Pilot Project yang diharapkan dapat membuka ruang kerja sama investasi sekaligus mendorong pengembangan potensi ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat.

Secara sederhana, KPBU unsolicited merupakan skema kerja sama ketika gagasan atau usulan proyek berasal dari badan usaha. Usulan tersebut kemudian dibahas dan dikaji oleh pemerintah melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dengan memperhatikan kelayakan proyek, aspek teknis, ekonomi, hukum, lingkungan, serta kepentingan masyarakat.

Melalui skema tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melihat peluang untuk mengembangkan potensi daerah dengan dukungan investasi dan keterlibatan dunia usaha. Kerja sama ini tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi dan pemanfaatan potensi daerah secara lebih optimal.

Dalam pembahasan tersebut, Bupati Pesisir Barat didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Dr. Drs. Gunawan, M.Si., Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rena Novasari, S.H., M.M., Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, M. Ma’ruf, S.P., Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Irvan Leonardo Abdullah, S.P., M.Si., serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup  Amrulhaq, S.E., M.Si.

Keterlibatan sejumlah perangkat daerah tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan lintas sektor. Masing-masing perangkat daerah dapat memberikan masukan sesuai bidang dan kewenangannya, terutama terkait pengembangan ekonomi daerah, investasi, pariwisata, koperasi dan perdagangan, lingkungan hidup, serta aspek keberlanjutan.

Rencana Pilot Project ini juga memiliki keterkaitan dengan upaya mendukung kedaulatan pangan dan energi nasional. Karena itu, pembahasan dilakukan secara menyeluruh agar rencana kerja sama yang disusun dapat melihat potensi daerah dari berbagai aspek dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menekankan bahwa setiap rencana investasi dan kerja sama dengan badan usaha harus melalui proses pembahasan dan kajian yang terukur. Aspek legalitas, kelayakan proyek, manfaat ekonomi, dampak lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan menjadi bagian yang perlu diperhatikan sebelum kerja sama memasuki tahapan selanjutnya.

Pembahasan bersama PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pematangan rencana Pilot Project sebelum memasuki tahapan penandatanganan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus mendorong terciptanya iklim investasi yang dapat mendukung pengembangan potensi daerah, membuka peluang kerja sama dengan dunia usaha, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan masyarakat Pesisir Barat.

(Rilis Diskominfotiksan)