Krui,

Bupati Pesisir Barat DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H.,M.H Menyerahkan Buku Tabungan Kepada Warga Pemilik Tanah Bangunan Kabupaten Pesisir Barat Dan Mako Polres Pesisir Barat Tahun 2021.

Aula Lamban Apung, Rabu 22 Desember 2021.

Hadir dalam acara tersebut diatas, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Audi Marpi, S.Pd., M.M, Para Kepala OPD Kab. Pesisir Barat ataupun yang Mewakilinya, Wakapolres Lampung Barat Poeloeng, A.S, SIK, Para Jajaran Polsek Pesisir Tengah, Kepala Cabang Bank Lampung Mulia Mas Huri, kepala Cabang Bank BNI Indra Putra. S, Anggota Tim Pengadaan Tanah Lokasi Bangunan Kabupaten Pesisir Barat, dan para warga penerima Buku Tabungan.

Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat menyampaikan sektor pertahanan dan keamanan merupakan salah satu penunjang penting sebagai jaminan Negara bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan dalam suatu Bangsa dan Negara, otonomi Daerah mendorong pergerakan masyarakat kearah kesehjahteraan dan keadilan namun salah satu faktor penting demi terselenggaranya terciptanya Pemerintahan otonomi yang stabil dan kondusif perlu adanya proses keamanan dan ketertiban yang baik.

Kabupaten Pesisir Barat adalah salah satu Daerah otonomi baru di Provinsi Lampung, yang sangat membutuhkan tersedianya sektor keamanan, namun pada saat ini wilayahnya masih masuk dalam naungan kepolisian resort Lampung Barat. oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berencana mengajukan tersedianya Kantor Kepolisian resort Kabupaten Pesisir Barat. sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan serangkaian penjajakan lahan sebagai calon lokasi Kantor Polres.

Dari hasil tersebut dengan berpedoman pada peraturan- peraturan yang berlaku persetujuan berbagai pihak serta beberapa pertimbangan dan kemungkinan maka ditentukan calon tanah Polres yang berlokasi di Pekon Sukajadi Kecamatan Krui Selatan.

Prasarana perkantoran merupakan hal yang cukup penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, terlebih Kabupaten Pesisir Barat adalah daerah otonomi baru yang sangat memerlukan prasarana tersebut. dalam pelaksanaanya memerlukan proses pengadaan tanah untuk disiapkan sesuai peruntukan dan kebutuhan. penetapan lokasi untuk pembangunan perkantoran telah diatur dalam dokumen RTRW Kabupaten Pesisir Barat sehingga Pemda harus mematuhi dan melaksanakan ketetapan dalam RTRW. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat saat ini telah menyelenggarakan upaya penyelarasan tersebut dengan melakukan proses yang dimulai dari pembebasan tanah dengan memberikan ganti kerugian kepada masyarakat tehadap objek yang berdiri diatasnya dengan melibatkan pihak penilai publik (Appraisal) untuk mencapai azas layak dan adil agar tidak ada kerugian diantara kedua belah pihak yaitu pemda sebagai penyelenggara dan masyarakat selaku pemilik objek bangunan.

Seiring berjalannya roda Pemerintahan pada Kabupaten Pesisir Barat salah satu penunjang fasilitas untuk kepala Daerah adalah penyediaan rumah Dinas/rumah Jabatan untuk Bupati dan Wakil Bupati, tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah. berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat berencana menyediakan fasilitas dimaksud, dalam upaya yang ditempuh pada saat ini telah didapatkan lokasi yang cukup ideal dengan melalui proses penjajakan di Pekon Padang Haluan, Kecamatan Krui Selatan.

Harapan Bupati dengan adanya program pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini untuk selalu mendapat dukungan dari semua pihak baik dari Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat agar berjalan sebagaimana mestinya, guna terciptanya pembangunan berkelanjutan di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat. bagi masyarakat yang mendapatkan ganti kerugian, saya berharap dapat dimanfaatkan sebaik baiknya karena telah berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat.

 

 

 

 

INFO REDAKSI