Krui,

Bupati Pesisir Barat diwakili Sekda Kabupaten Pesisir Barat mengikuti Vidcon pembahasan Monitoring Centre for Prevention (MCP), Jum'at 29 mei 2020.

Plt Kepala Dinas KOMINFO Kabupaten Pesisir Barat Drs. Miswandi Hasan, M.Si menyampaikan bahwa acara Sosialisasi ini diselenggarakan oleh KPK perwakilan Provinsi Lampung dan di ikuti oleh seluruh perwakilan Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Salah satu perwakilan Kordinator wilayah IV KPK Nana Mulyana Dalam pembukaanya menyampaikan bahwa MCP ini adalah salah satu instrumen KPK dalam mengevaluasi sektor-sektor potensial yang ada di instansi Daerah seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) serta Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang mana Kedua Dinas ini berperan cukup Vital dan menjadi ujung tombak disuatu Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya Kasatgas Direktorat Litbang KPK Niken Aryati menyampaikan bahwa indikator yang jadi Acuan KPK dalam mengevaluasi kinerja instansi Perizinan Pemerintah Daerah yakni :

1. Regulasi.
Dalam hal ini mencakup Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan juga Peraturan Bupati. Dimana diharapkan setiap regulasi yang ada agar saling mendukung dan tidak tumpang tindih sehingga dapat memberi kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha ataupun investor yang ingin menanamkan investasi disuatu Daerah.

2. Infrastruktur.
Ialah Sistem perizinan online yang sudah tersedia untuk memudahkan para pelaku usaha maupun investor mengakses segala peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), jua Lokasi dan Tempat instansi yang mudah dijangkau,
kemudian adanya Fasilitas CCTV untuk membantu memantau segala transaksi yang terjadi di instansi.
Serta Media Publikasi untuk menyebarluaskan informasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan Perizinan.

3. Proses
Seberapa Cepat atau lambatkah proses yang harus dilalui dalam menagani perizinan,
Profesional atau tidaknya personel instansi yang terlibat baik dilapangan maupun dikantor dalam melayani masyarakat/ pelaku usaha dan seterusnya.

Untuk itu semoga pada tahun 2020 KPK dapat berkoordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah guna menuntaskan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di wilayahnya masing-masing.
Hal tersebut diperlukan mengingat dengan adanya revisi UU KPK, maka diperlukan mitigasi dan perubahan organisasi, SOP serta pembagian wilayah, termasuk adanya perubahan indikator dan sub indikator korupsi.