Krui,

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN) GELAR VIDCON WEBINAR BERTEMAKAN MEMBANGUN PROFESIONALISME JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN. KAMIS, 18 JUNI 2020.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat Drs. Miswandi Hasan, M.Si menginformasikan kegiatan webinar ini di ikuti oleh seluruh Dinas Kominfo seluruh Kabupaten/kota Se-indonesia.
Plt.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Barat pada kesempatan ini mengikuti Vidcon diruangan kerjanya didampingi oleh Sandiman Kabupaten Pesisir Barat Masma Noor, S.E, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Ahmad Tambat, S.Pd.,MM, Kabag Organisaai Setdakab Pesisir Barat, serta beberapa perwakilan OPD terkait.

Sedangkan Pemapar Materi pada kegiatan webinar ini disampaikan oleh :
1. Direktur Pengendalian SDM Dame Ria Munthe, S.E
2. Paparan I. Pembinaan Karir dan Jabatan Fungsional oleh Aidu Tauhid, S.E.,M.Si
3. Paparan II. Sandiman dan Perubahannya oleh Asri Setyowati, S,Si.,MM
4. Potensi dan Peluang Sandiman di era keamanan Siber oleh Muhammad isnu hadi S.ST

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Dame Ria Munthe selaku Direktur Pengendalian SDM Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini diadakan sebagai bentuk tanggung jawab BSSN dalam mengelola dan membina seluruh Sandiman yang ada diseluruh indonesia agar dapat meningkatkan Integritas dan Profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pejabat Fungsional disetiap pemerintahan Provinsi, Kabupaten/kota seluruh indonesia.

Berdasarkan pemaparan dari ketiga Nara Sumber pada Sosialisasi ini yakni bagaimana seorang pejabat Sandiman dalam berkarier dimulai dari masa pelatihan dan pendidikan sampai diterjunkan kepenempatan wilayah kerjanya diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya mengingat seberapa penting dan vital perannya dalan merumuskan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah dan juga dalam hal pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan, seorang sandiman harus sejalan dengan kebijakan Nasional dan kearifan lokal dalam artian jangan sampai ada ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.