Krui,

Pjs.Bupati Pesisir Barat Ir.Achmad Chrisna Putra NR,MEP mengikuti Vicon tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Cuaca ekstrim dan dampak La Nina 2020.

Di Ruang Batu Gughi, Kamis 22 Oktober 2020.

Hadir dalam Acara tersebut, Pjs.Bupati Pesisir Barat Ir.Achmad Chrisna Putra NR,MEP, Unsur forkopimda Pesisir Barat dan Lampung Barat, Kemenag Kabupaten Pesisir Barat,Kepala BKD, Kepala Dinas Koprindag, Sekwan,Perwakilan Dari Dinas Kesehatan.


Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati,
meminta kepada pemerintah Daerah mewaspadai cuaca ekstrim akibat fenomena La Nina. Kekeringan dan hujan lebat berpotensi akan terjadi di beberapa daerah di Indonesia akibat fenomena tersebut.

BMKG telah menganalisis bahwa La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40 persen di atas normal.

Namun dampak La Nina tidak seragam di seluruh Indonesia. BMKG merilis pada Oktober-November peningkatan curah hujan bulanan akibat La Nina dapat terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Sumatera.


Selanjutnya Medagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa, bahwa langkah-langkah yang harus diambil kepala Daerah adalah membentuk posko kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan melakukan pemantauan secara cermat terhadap informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG, BNPB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. dia juga meminta menyiagakan seluruh Aparatur Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan dengan TNl, POLRI, serta unsur Masyarakat lainnya.

Dia juga berharap Pemda dapat menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka siaga banjir atau longsor dan risiko akibat bencana lainnya. Selain itu juga perlu adanya pengalokasian anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup dan siap digunakan setiap saat rjalam keadaan darurat bencana.
Menurutnya, juga diperlukan adanya penyebarluasan informasi potensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya. Lalu Tito juga meminta kepala daerah untuk mengkoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat.

Yang terakhir dalam surat edaran itu Tito mengimbau agar Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di wilayahnya terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana. Selain itu dia juga meminta adanya laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada dirinya serta Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.