PESISIR BARAT GELAR LOMBA SENAM KOMANDO TAHUN 2020
GSG SELALAW, Kamis, 10 September 2020
Di informasikan bahwa Bupati Pesisir Barat dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Azhari, S.Pd.,MM. Menghadiri sekaligus mebuka secara resmi acara tersebut diatas. Acara Lomba Senam Komando Kabupaten Pesisr Barat diselenggarakan oleh PPI ( Purna Paskibraka Indonesia ) yang di ikuti oleh 19 peserta, adapun yang hadir dalam acara tersebut Ketua TP-PKK, Kadis Pora, Kadis Ketahan Pangan, Kadis PPPA dan Kadis PPKB.
Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat yang disampaikan oleh Staf ahli Azhari, S.Pd.,MM.
Bahwa Sebagaimana kita sadari bersama, kebugaran jasmani merupakan hal penting dalam kehidupan seseorang yang harus ditumbuh kembangkan. memiliki daya tahan tubuh yang kuat menjadi salah satu benteng menghadapi virus corona/covid-19 yang sedang melanda negeri ini. olahraga teratur menjadi cara untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan daya tahan tubuh. selain itu, olahraga juga dapat menjauhkan diri dari berbagai macam penyakit bukan hanya virus corona saja.
Pemerintah Daerah terus berupaya untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan yang diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap semua jenis olahraga dan menjadikan olahraga sebagai budaya dalam proses menuju kehidupan yang sehat jasmani dan rohani. sebagaimana semboyan yang sering kita dengar bahwa didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
Selengkapnya: PESISIR BARAT GELAR LOMBA SENAM KOMANDO TAHUN 2020
RAPAT PARIPURNA JAWABAN PEMERINTAH ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN APBD KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.
Kantor DPRD Kab.Pesisir Barat, Selasa 08 September 2020.
Hadir Dalam Acara tersebut Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.Agus Istiqlal,SH.,MH, Ketua, wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Unsur Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Barat, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Kepala OPD, Camat Se-Kabupaten Pesisir Barat,Tim Ahli dan pakar DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
Bupati Pesisir Barat Dr.Drs. Agus Istiqlal, SH.,MH. Berkesempatan menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang disampaikan pada hari senin tanggal 07 september 2020, sebagai berikut:
Jawaban atas pandangan umum fraksi Nasdem (yang disampaikan oleh anggota dewan Rendi Rinaldi).
1. Terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), fraksi Nasdem memandang perlu pengoptimalisasian potensi unggulan daerah yang dapat menyumbangkan angka dalam PAD dari sektor perdagangan, pertanian, perikanan, pariwisata maupun sektor-sektor unggulan lainnya yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah yang merupakan inovasi dari sumber-sumber pendapatan sebelumnya.
2. Orientasi belanja untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan lainnya, harus menjadi prioritas utama sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat pesisir barat.
3. Fraksi nasdem meminta kepada semua pihak terkait, untuk lebih mengembangkan dan mengelola aset daerah yang dimiliki oleh kabupaten pesisir barat agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara lebih maksimal.
4. Pada masa pandemi Covid-19 ini, fraksi Nasdem berharap pemerintah daerah bisa maksimal pada peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan perlindungan sosial, penguatan dan pemulihan ekonomi serta sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan oleh pemerintah.
Selanjutnya jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (yang disampaikan oleh anggota dewan Mad Muhizar).
1. Fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan meminta agar pemerintah daerah kabupaten pesisir barat mengoptimalkan langkah konkrit terkait penyusunan rancangan perubahan apbd tahun 2020.
2. Fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan meminta agar dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, maka pemerintah daerah hendaknya mampu membuktikan kinerja secara nyata dan transparan.
3. Fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mengusulkan setiap anggaran daerah hendaknya senantiasa harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan daerah.
Selanjutnya disampaikan juga jawaban atas pandangan umum fraksi partai kebangkitan bangsa (yang disampaikan oleh anggota dewan Riza Pahlevi, St).
1. didalam menyukseskan pesta demokrasi pilkada Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 09 desember 2020 nanti fraksi partai kebangkitan bangsa menghimbau agar ASN dan aparatur 116 pekon dan 2 kelurahan agar bersifat netral sehingga menciptakan suasana kondusif dan harmonis.
2. Fraksi partai kebangkitan bangsa sangat memandang perlu menindak lanjuti pasal 81 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tentang keadaan darurat yaitu pengadaan dana covid 19.
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT DENGAN ACARA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP NOTA PENGANTAR RANCANGAN APBD-P TAHUN ANGGARAN 2020.
Kantor DPRD Kab. Pesisir Barat, Senin 7 September 2020.
Hadir Dalam Acara tersebut Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.Agus Istiqlal,SH.,MH, Ketua, wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Unsur Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Barat, Sekretaris Daerah beserta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat,camat Se-Kabupaten Pesisir Barat,Tim Ahli dan pakar DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
Bupati Pesisir Barat DR. Drs. Agus Istiqlal, SH.,MH.mendengarkan dengan khikmat para perwakilan fraksi-fraksi sampai dengan selesai.
Kemudian perwakilan dari Fraksi Nasdem menyampaikan Pandangan Umum terkait beberapa hal sebagai berikut :
1. Terkait realisasi Pendaparan Asli Daerah (PAD), Fraksi NasDem memandang perlu pengoptimalisasian potensi unggulan daerah yang dapat menyumbangkan angka dalam PAD dari sektor perdagangan, Pertanian,Perikanan, Pariwisata maupun sektor-sektor unggulan lainnya yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan inovasi dari sumber-sumber pendapatan sebelumnya.
2. Orientasi belanja untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahtraan lainnya, harus menjadi prioritas utama sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Pesisir Barat.
Bupati Kabupaten Pesisir Barat DR. Drs. Hi. Agus Istiqlal, S.H., M.H. didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. Jon Edwar, M. Pd. dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Meninjau Pelaksanaan Uji Coba Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Secara Tatap Muka.
di SMPN 1 Krui, Senin 07 September 2020.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Pesisir Barat meminta siswa siswi agar tetap semangat melaksanakan KBM tatap muka yang baru pertama dilaksanakan setelah pandemi Covid-19 terjadi di Kabupaten Pesisir Barat.
Walaupun tidak bisa melaksanakan KBM seperti sebelum pandemi, paling tidak KBM tatap muka ini berjalan lancar dan semua sekolah dapat menerapkan protokol kesehatan.
RAPAT PARIPURNA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PERUBAHAN PRIORITAS DAM PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD KABUPATEN PESISIR BARAT TA 2020
Jumat, 04 September 2020
Hadir Dalam Acara tersebut ketua, wakil ketua dan anggota dprd kabupaten pesisir barat, unsur forkopimda kabupaten pesisir barat dan kabupaten lampung barat,
sekretaris daerah beserta pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat,
tim ahli dan tim pakar dprd kabupaten pesisir barat.
Dalam Sambutan nya beliau menyampaikan
sebagaimana telah bersama-sama kita dengar dan saksikan penyampaian rekomendasi badan anggaran dprd serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan kua dan perubahan ppas apbd tahun anggaran 2020.
catatan, koreksi, rekomendasi, kritik dan saran demi kesempurnaan data dan dokumen, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan rekomendasi bagi penyusunan dan pembahasan ranperda tentang perubahan apbd tahun anggaran 2020.

