
Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru Sekolah Menengah dan Sosialisasi Bela Negara Tingkat Provinsi Lampung di Kabupaten Pesisir Barat pada Selasa, 29 Oktober 2019 di Aula Sunset Beach, Pekon Seray.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko,SKM.,SH.,MM menginformasikan bahwa turut hadir pada Acara tersebut, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dilingkungan Kabupaten Pesisir Barat, Anggota Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat & Lampung Barat, Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Lampung, Kapolsek Pesisir Tengah, serta Guru SMA dan SMK Se-Kabupaten Pesisir Barat.
Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.Agus Istiqlal,SH.,MH didampingi Ketua TP.PKK Kabupaten Hj.Septi Istiqlal menghadiri peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun se-Dunia ke-12 Kabupaten Pesisir Barat di SDN 45 krui (SDN 1 Bumi Ratu) Kecamatan Ngambur, Senin 28 Oktober 2019.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko,SKM.,SH.,MM menginformasikan bahwa turut hadir pada Acara tersebut, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dilingkungan Kabupaten Pesisir Barat, Pejabat Pengawas dan Pelaksana Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Camat Ngambur, Peratin, Dewan Guru, Wali Murid, dan masyarakat yang berada di sekitaran Kecamatan Ngambur.
Dalam laporan Dinas Kesehatan oleh Ketua TP.PKK Kabupaten Pesisir Barat Hj.Septi Istiqlal mengatakan peringatan hari cuci tangan pakai sabun sedunia tahun ini adalah " TANGAN BERSIH UNTUK SEMUA" tujuan diadakan kegiatan ini adalah menurunkan angka kematian untuk anak-anak dimana lebih dari 5.000 anak balita penderita diare meninggal setiap harinya diseluruh dunia sebagai akibat dari kurangnya akses pada air bersih dan fasilitas sanitasi dan pendidikan kesehatan. Penderitaan dan biaya-biaya yang harus ditanggung karena sakit dapat dikurangi dengan melakukan perubahan perilaku sederhana seperti mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir, yang menurut penelitian dapat mengurangi angka kematian yang terkait dengan penyakit diare hingga hampir 50 persen.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan rapat evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2019 bertempat di OR Sekda Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Kamis 10 Oktober 2019.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Barat Tedi Zadmiko SKM MM yang juga selaku Koordinator Tim Evaluator SPBE menginformasikan bahwa kegiatan tersebut diatas dihadiri oleh seluruh tim evaluator internal penyelenggaraan evaluasi SPBE Pesisir Barat tahun 2019.
Evaluasi SPBE ini didasari oleh Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan MenPANRB Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE.
Dalam kesempatan tersebut diatas, Pj Sekretaris Daerah Pesisir Barat Ir N Lingga Kesuma MP yang juga selaku Penanggung Jawab Tim Evaluator SPBE menjelaskan dibentuknya SPBE merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan tekhnologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik tentu dengan tujuan untuk mewujudkan responsif yang cepat dari pemerintah kepada masyarakat.
Selengkapnya: Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan Evaluasi Internal SPBE
Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Miftahul Jannah Oleh Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.Agus Istiqlal,SH.,MH di pekon Sukarame Kecamatan Ngaras, Rabu 09 Oktober 2019.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisi Barat Tedi Zadmiko, SKM., MM menginformasikan
Turut hadir dalam acara Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Miftahul Jannah Kapolres Lampung Barat, Ketua TP.PKK Hj.Septi Istiqlal, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pesisir Barat, Peratin dan masyarakat setempat.
Krui, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar Kegiatan Sosialisasi Rancang Bangun Data Portal Online dan penyampaian hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 di Gedung Wanita, 16 Mei 2019.
Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Tujuan dari penerapan ini yaitu untuk bisa mewujudkan responsif yang cepat dari pemerintah kepada masyarakat.

