ASISTEN I AUDI MARPI HADIRI RAKOR PERSIAPAN TMMD KE-124 TAHUN 2025

PESISIR BARAT-Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesisir Barat Suryadi, S.IP., M.M., menginformasikan bahwa,‎ Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Audi Marpi, S.Pd., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka persiapan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Tahun Anggaran 2025, di Aula Koramil 03/Pesisir Tengah Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan, Senin (28/4/2025).

‎Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 0422/Lampung Barat (Lambar), Letkol. Inf. Rinto Wijaya, S.Sos., M.I.Pol., dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, perwakilan OPD, serta tokoh masyarakat.

Asisten I, Audi Marpi mengatakan bahwa Pemkab Pesibar memastikan mendukung dan siap bersinergi dalam upaya pelaksanaan TMMD tahun ini yang dijadwalkan bakal digelar di Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkunat. "Pemkab Pesibar menyambut rencana pelaksanaan TMMD ke-124 tahun ini dengan siap memberikan dukungan penuh, dengan harapan pada waktunya nanti bisa terlaksana dengan maksimal," ungkap Asisten I, Audi Marpi.

Terlebih, lanjut Asisten I, Audi Marpi, berbagai pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaan TMMD adalah pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. "Pembangunan infrastruktur seperti pembukaan jalan dan pembuatan jembatan, serta kegiatan non-fisik seperti penyuluhan kesehatan, wawasan kebangsaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat desa merupakan program-program yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karenanya wajib untuk mendapatkan dukungan penuh dari Pemkab Pesibar," pungkas Asisten I, Audi Marpi.

Sebelumnya Dandim, Rinto Wijaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa TMMD adalah wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

‎"Melalui TMMD, kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong. Kami berharap pelaksanaan TMMD ke-124 ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," tutur Dandim, Rinto Wijaya.

STAF AHLI BUPATI YURNI DEWI BUKA SELEKSI CALON PASKIBRAKA PESIBAR TAHUN 2025

PESISIR BARAT-Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesisir Barat Suryadi, S.IP., M.M., menginformasikan bahwa, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Yurni Dewi, S.Pd., membuka kegiatan seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2025, di SMAN 1 Krui Kecamatan Pesisir Tengah, Senin (28/4/2025).

Kegiatan yang diikuti setidaknya 133 peserta yang berasal dari kalangan pelajar tingkat SMA tersebut juga dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Syahrial Abadi, S.Sos., M.M., dan perwakilan Polres Pesibar.

Selengkapnya: STAF AHLI BUPATI YURNI DEWI BUKA SELEKSI CALON PASKIBRAKA PESIBAR TAHUN 2025

PJ. SEKDA TEDI ZADMIKO TEMUI ANGGOTA DPR-RI DAN BBWS MESUJI SEKAMPUNG USULKAN PROPOSAL INFRASTRUKTUR PESIBAR

PESISIR BARAT-Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesisir Barat Suryadi, S.IP., M.M., menginformasikan bahwa, Pj. Sekda Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., bertemu dengan Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I, Drs. Mukhlis Basri, M.M., dan perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, di Bandar Lampung, Jumat (25/4/2025).

Pertemuan Pj. Sekda, Tedi Zadmiko yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUR), Tanwir, S.E., M.M., dan Plt. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Isnaeni Aditya Marvan, S.H., M.M., dalam rangka pengajuan proposal peningkatan dan penanganan infrastruktur di wilayah Pesibar.

Pj. Sekda, Tedi Zadmiko mengatakan bahwa, Pemkab Pesibar saat ini terus melakukan berbagai upaya peningkatan pembangunan infrastruktur. "Salah satunya hari ini kita bertemu dengan anggota Komisi V DPR-RI dapil Lampung 1 dan BBWS Mesuji Sekampung, dimana Pemkab Pesibar mengajukan proposal yang berkaitan dengan infrastruktur seperti abrasi pantai, abrasi sungai, pembangunan jembatan, perbaikan bendungan," ungkap Pj. Sekda, Tedi Zadmiko.

Pj. Sekda, Tedi Zadmiko juga mengungkapkan bahwa keseluruhan proposal dimaksud saat ini sudah diterima baik Mukhlis Basri sebagai wakil rakyat di DPR RI, maupun BBWS Mesuji Sekampung. "Tentu kita berharap hal ini dapat ditindaklanjuti baik di DPR RI dan BBWS Mesuji Sekampung. Terlebih keseluruhan proposal yang diajukan memang selaras dengan program Asta Cita Presiden, Prabowo Subianto tentang swasembada pangan dan ekonomi biru," lanjut Pj. Sekda, Tedi Zadmiko.

Menurut Pj. Sekda, Tedi Zadmiko, saat ini di Pesibar sendiri terdapat beberapa titik wilayah pantai mengalami abrasi yang cukup parah dan kondisinya semakin mengancam area permukiman warga. Selain itu, juga adanya bendungan yang mengalami kerusakan padahal memiliki fungsi cukup vital, sehingga menghambat masyarakat petani untuk bisa meningkatkan produksi padinya. 

"Karenanya atasnama Pemkab Pesibar sangat berharap usulan tersebut dapat diprioritaskan oleh kementerian terkait, khususnya dalam hal penganggaran sehingga permasalahan dimaksud dapat segera ditangani," pungkas Pj. Sekda, Tedi Zadmiko.

PJ. SEKDA TEDI ZADMIKO IKUTI RAKOR TPAKD SE-PROVINSI LAMPUNG

PESISIR BARAT-Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesisir Barat Suryadi, S.IP., M.M., menginformasikan bahwa, Pj. Sekda Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Lampung, Jumat (25/4/2025).

Ikut mendampingi Pj. Sekda dalam kegiatan tersebut Plt. Kabag. Perekonomian dan SDA Setda Pesibar, Antoni Wijaya, S.IP., M.M., Ka. BPKAD, Mizar Diyanto, S.E., M.P., dan Plt. Sekretaris BAPPELITBANGDA, Isnaeni Aditya Marvan, S.H., M.M.

Rakor tersebut dihadiri langsung Gubernur, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., dan lanjut dibuka oleh Wakil Gubernur, dr. Jihan Nurlela, M.M. Selain itu ikut hadir juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, jajaran TPAKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Perwakilan Perbankan,

Beberapa panduan penting dalam upaya mempercepat inklusi keuangan di Provinsi Lampung dibahas dalam Rakor tersebut, diantaranya edukasi keuangan, meningkatkan akses layanan keuangan, mendorong inovasi teknologi finansial (fintech), dan menciptakan regulasi yang mendukung. 

TPAKD Provinsi Lampung sendiri telah menjalankan berbagai program kerja, mulai dari program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, sosialisasi kepada masyarakat terkait investasi bodong dan pinjaman online ilegal hingga Bussiness Matching literasi keuangan untuk kelompok tani, nelayan serta BUMDES dan BUMDESMA.

Pada kesempatan itu Wakil Gubernur, Jihan Nurlela mengatakan, keberhasilan TPAKD harus tercermin dari program kerja yang berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, perencanaan program kerja harus selaras dengan kebijakan pusat, prioritas daerah, dan kebutuhan spesifik seperti penguatan infrastruktur keuangan serta UMKM. "Tahun 2025 menjadi tonggak penting pelaksanaan arah baru pembangunan nasional dengan visi besar yang terangkum dalam Asta Cita. Dengan delapan program utama yang jadi panduan ke depan, maka TPAKD memiliki peran strategis untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan tersebut di tingkat daerah," kata Wakil Gubernur, Jihan Nurlela.

Wakil Gubernur, Jihan Nurlela menjelaskan, Pemprov Lampung telah menetapkan visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas, yang didukung dengan misi untuk Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif. Selain itu memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan produktif, serta meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas. “Transformasi ekonomi harus lebih cepat dan terarah. Tanpa arah jelas, upaya kita tidak akan mencapai sasaran,” tegas Wakil Gubernur, Jihan Nurlela.

Wakil Gubernur, Jihan Nurlela juga menegaskan, Pemprov Lampung juga telah menetapkan target peningkatan inklusi keuangan secara bertahap, dimulai dari baseline Tahun 2025 sebesar 85,5 persen dan 97,2 persen pada Tahun 2045 ke dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045. Sementara pada sektor pertanian yang menyumbang 27 persen membuat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi prioritas, mengingat masih banyak petani yang belum terjangkau pembiayaan formal. "Oleh karenanya, agar industri perbankan dan lembaga jasa keuangan berkolaborasi dalam mendukung percepatan akses modal, termasuk dalam pembiayaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).

"Petani, Nelayan, Pelaku UMKM serta kelompok-kelompok rentan yang ada di pelosok desa di Provinsi Lampung harus dipastikan memiliki akses pembiayaan mudah, adil dan berkelanjutan," lanjut Wakil Gubernur, Jihan Nurlela.

Kegiatan itu juga dilangsungkan Bimbingan Teknis (Bimtek) Web Pelaporan SiTPAKD untuk memastikan TPAKD kabupaten/kota memiliki operator kompeten yang menginput data akurat dan konsisten sehingga sistem dapat digunakan secara berkelanjutan agar kebijakan yang diambil berbasis data yang valid.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Lampung, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, jajaran TPAKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Perwakilan Perbankan, menandai komitmen bersama mewujudkan akses keuangan merata sebagai pilar pembangunan ekonomi Lampung.