
PESISIR BARAT-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) kembali menorehkan prestasi yang membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2025 dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung, di Bandar Lampung, Senin (26/5/2025).
Raihan tersebut sekaligus menjadi penghargaan WTP yang berhasil dicapai selama enam kali berturut-turut.
Penyerahan dimaksud diberikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo dengan diterima langsung oleh Wakil Bupati Pesibar, Irawan Topani, S.H., M.Kn.
Turut mendampingi Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut, Pj. Sekda, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., Plt. Inspektur, Henri Dunan, S.E., S.H., M.H., CGCAE., dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Mizar Diyanto, S.E., M.P.
Wakil Bupati, Irawan Topani menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh jajaran Pemkab Pesibar yang telah bekerja maksimal dengan tetap memprioritaskan pelaporan keuangan yang juga optimal. "Alhamdulillah dengan segala keterbatasannya Pemkab Pesibar mampu mempertahankan prestasinya dengan kembali meraih Opini WTP keenam Tahun 2025 secara berturut-turut," ujar Wakil Bupati, Irawan Topani.
Kendati begitu, Wakil Bupati, Irawan Topani mengimbau jajarannya segera menindaklanjuti berbagai temuan saat berlangsungnya pemeriksaan oleh BPK beberapa waktu lalu. "Segera tindaklanjuti terkait temuan dan atensi BPK sebagai upaya evaluasi kedepan dalam upaya terus meningkatkan kinerja Pemkab Pesibar kedepannya. Sehingga raihan prestasi Opini WTP tidak hanya terhenti di Tahun 2025, namun terus berlanjut hingga di tahun-tahun berikutnya," pungkas Wakil Bupati, Irawan Topani. (Rilis Diskominfotiksan)

PESISIR BARAT-Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan World Surf League (WSL) Krui Pro Qualifying Series (QS) 6000 Tahun 2025 yang akan dihelat pada 10-17 Juni mendatang di Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan.
Rakor yang juga dihadiri Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Drs. Gunawan, M.Si., perwakilan Polres Pesibar, perwakilan Kodim 0422/Lampung Barat (Lambar), dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait itu berlangsung di ruang rapat Bupati Lantai 4 Gedung Marga Sai Batin Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Senin (26/5/2025).
PESISIR BARAT-Sejak resmi dilantik sebagai Bupati-Wakil Bupati, Dedi Irawan-Irawan Topani, S.H., M.Kn., langsung mengencangkan ikat pinggang dalam upaya menunaikan visi-misinya.
Kerja keras pasangan kepala daerah bersama jajarannya itu mulai membuahkan hasil nyata dengan diresmikannya kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Induk yang diresmikan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M., di Halaman Samsat Induk Pesibar, Kecamatan Way Krui, Senin (26/5/2025).
PESISIR BARAT-Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), semakin gencar meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan internet dan media sosial secara bijak yang dikemas dalam kegiatan Sosialisasi Internet Sehat, Bijak Dalam Bermedia Sosial.
Hari ketiga pelaksanaan kegiatan dimaksud dihelat di MAN 1 Krui Kecamatan Pesisir Tengah, yang dihadiri sekaligus menjadi pemateri kegiatan tersebut Sekretaris Diskominfotiksan, Elvin Yonanda, S.IP., M.M., mendampingi Kepala Diskominfotiksan, Suryadi, S.IP., M.M., Sabtu, (24/5/2025).
Tampak hadir juga Kepala dan jajaran dewan guru MAN 1 Krui, serta diikuti pelajar yang menjadi peserta sosialisasi.
Sekretaris Diskominfotiksan, Elvin Yonanda menerangkan bahwa pada dasarnya melalui internet dan media sosial banyak memberikan kemudahan-kemudahan terhadap masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi dan mengekspresikan diri. Namun belakangan seringkali penggunaan internet dan media sosial justru disalahkan gunakan hingga menjadi sarana melakukan tindakan pencemaran nama baik. Karenanya melalui kegiatan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman para pelajar terkait regulasi yang mengatur agar bijak dalam menggunakan media sosial.
"Pencemaran nama baik, dalam konteks hukum, adalah tindakan yang secara sengaja merusak reputasi atau nama baik seseorang dengan menyebarkan informasi yang tidak benar, merendahkan, atau menuduh sesuatu yang memalukan seperti pencemaran lisan, tertulis, dan melalui media sosial, serta fitnah," papar Sekretaris Diskominfotiksan, Elvin Yonanda.
Sekretaris Diskominfotiksan, Elvin Yonanda juga menerangkan, pencemaran nama baik juga dapat dikenakan sanksi hukum yaitu Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pencemaran nama baik atau penghinaan dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4,5 juta. Selain itu Pasal 311 KUHP yang mengatur tindak pidana fitnah, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang diketahui tidak benar. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun.
"Dan Pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jika pencemaran nama baik dilakukan melalui media sosial, pasal ini dapat digunakan. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 Miliar," lanjut Sekretaris Diskominfotiksan, Elvin Yonanda.
Lebih jauh Sekretaris Diskominfotiksan, Elvin Yonanda mengungkapkan alasan pentingnya masyarakat hingga kalangan pelajar menghindari tindakan pencemaran nama baik di media sosial, diantaranya seringkali konten negatif yang diposting sulit dihilangkan sepenuhnya. Korban pencemaran nama baik juga bisa mengalami tekanan mental berat. Dan informasi negatif berpotensi menjadi viral tanpa kontrol.
"Cara menghindari pencemaran nama baik, contoh ketika masyarakat menagih utang yakni dengan menghindari menggunakan kata-kata kasar atau menghina, dan fokus pada penyelesaian masalah utang secara damai. Tidak menyebarkan informasi pribadi, foto, video, atau informasi pribadi lainnya tanpa izin, dan hindari mengungkapkan informasi yang dapat merugikan, dan berkonsultasi dengan pihak terkait seperti penegak hukum atau lembaga yang berwenang," ungkap Sekretaris Diskominfotiksan, Elvin Yonanda.
Sekretaris Diskominfotiksan, Elvin Yonanda menandaskan, pihaknya meminta para pelajar benar-benar memahami ketentuan UU ITE terkait pencemaran nama baik di media sosial, dan menghindari tindakan yang dapat melanggarnya. "Dengan memahami dan mematuhi aturan, kita lindungi reputasi pribadi dan orang lain. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab demi lingkungan digital yang sehat dan aman, bijak dalam menggunakan media sosial, pahami aturan dan hukum berlaku, utamakan etika dan moral, media sosial sebagai alat, bukan tujuan utama," tukas Sekretaris Diskominfotiksan, Elvin Yonanda. (Rilis Diskominfotiksan)

PESISIR BARAT-Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan mengukuhkan pengurus Sanggar Seni Teluk Stabas periode 2025-2030, di Lobi Lantai 1 Gedung Marga Sai Batin Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Jumat (23/5/2025).
Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pesibar Nomor: B/240/KPTS/IV.01/HK-PSB/2025, dengan Ketua Umum dijabat Drs. Gunawan, M.Si., dan Ketua Harian, Jimmy Suhermansyah, Sekretaris, Riski Febriansyah, S.Sn., dan Bendahara, Lisa Purnama Sari, S.Pd.Gr.

