STAF AHLI YURNI DEWI BUKA KEGIATAN LOKAKARYA RANCANGAN RPB PESIBAR 2025-2030

PESISIR BARAT-Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar), Yurni Dewi, S.Pd., membuka kegiatan Lokakarya Rancangan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Pesibar 2025-2030, di ruang rapat Sekda Lantai 3 Gedung Marga Sai Batin Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Senin (7/7/2025).

Tampak kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Drs. Imam Habibudin, M.Si., narasumber dari Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Dr. Nirwana Simarmata, S.Pd., M.Sc., dan diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selengkapnya: STAF AHLI YURNI DEWI BUKA KEGIATAN LOKAKARYA RANCANGAN RPB PESIBAR 2025-2030

TPPS PESIBAR IKUTI RAPAT AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

PESISIR BARAT-Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) mengikuti rapat Aksi Konvergensi Penuranan Stunting di Provinsi Lampung Tahun 2024, melalui Zoom Meeting di Ruang Ngejalang, Lantai 1 Gedung Marga Sai Batin Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Kamis (3/7/2025).

Rapat yang dibuka langsung oleh Ketua TPPS Provinsi Lampung yang juga Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M., itu diikuti jajaran TPPS Pesibar.

Sekretaris TPPS Pesibar sekaligus Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), dr. Budi Wiyono, M.H., mengatakan bahwa, di Pesibar sendiri beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penurunan stunting di Pesibar terbilang sudah cukup baik. "Seperti pemberian makanan tambahan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) sudah berjalan dengan semestinya, Tim Pendamping Keluarga di tingkat pekon rata-rata juga sudah terlaksana cukup efektif, serta koordinasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) cukup optimal," ungkap Sekretaris TPPS, Budi Wiyono.

Meski demikian, menurut Sekretaris TPPS, Budi Wiyono, hingga saat ini kesadaran masyarakat atau ibu-ibu untuk membawa bayinya ke Posyandu hingga diumur lima tahun terbilang masih sangat rendah. "Umumnya ibu-ibu rutin mengikuti posyandu hanya hingga bayinya berumur dua tahun. Padahal seharusnya bayi rutin ikut posyandu hingga berumur lima tahun," lanjut Sekretaris TPPS, Budi Wiyono.

Masih kata Sekretaris TPPS, Budi Wiyono, stunting di Pesibar Tahun 2024 mengalami peningkatan di banding Tahun 2023, dimana berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada November Tahun 2024 sebesar 19,8 persen, naik dari tahun sebelumnya hanya 16,1 persen. "Dengan hasil survei tersebut angka terjadinya stunting di Pesibar masih terbilang tinggi," ujar Sekretaris TPPS, Budi Wiyono.

Ditandaskan Sekretaris TPPS, Budi Wiyono, menyikapi permasalahan tersebut, kedepan TPPS Pesibar akan segera merumuskan Rencana Kerja Tahun 2025, menentukan program unggulan berdasarkan dari permasalahan yang mencolok seperti kehadiran anak sampai lima tahun dalam mengikuti posyandu yang masih rendah. "Peningkatan pemahaman tupoksi TPPS tingkat kecamatan, dan koordinasi di tingkat pemerintahan pekon dalam rangka pendanaan penanganan stunting dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang hingga saat ini belum optimal," pungkas Sekretaris TPPS, Budi Wiyono. (Rilis Diskominfotiksan)

DISKOMINFOTIKSAN GELAR BIMTEK SIPD E-WALIDATA

PESISIR BARAT-Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) E-Walidata, di ruang Ngejalang Lantai 1 Gedung Marga Sai Batin Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Kamis (3/7/2025).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Dra. Henny Yulistiani. M.M., dan dihadiri Sekretaris Diskominfotiksan, Elvin Yonanda, S.IP., M.M., Kabid. Statistik dan Persandian (Tiksan), Masma Noor H. Batubara, S.E., M.E., Kabid. Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Komarudin,S.H., dan para peserta bimtek.

Dalam penyampaiannya, Staf Ahli Henny Yulistiani mengatakan bahwa, E-Walidata merupakan salah satu proses penting dalam sub modul informasi pembangunan daerah pada SIPD yang digunakan untuk mengelola, memvalidasi, dan menyebarluaskan data terkait pembangunan daerah. "Tujuan E-Walidata yakni untuk memastikan setiap data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah yang bersifat akurat, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Staf Ahli, Henny Yulistiani.

Menurut Staf Ahli, Henny Yulistiani, pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK). "Selain itu Perpres Nomot 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD," papar Staf Ahli, Henny Yulistiani.

Dalam kesempatan tersebut Staf Ahli, Henny Yulistiani juga menyampaikan beberapa arahan penting Kemendagri, diantaranya pada sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 beberapa waktu lalu, saat ini Pesibar sedang menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. "Dalam penyusunan dokumen RPJMD ini ada beberapa syarat wajib dalam fasilitasi RPJMD yaitu wajib telah melakukan pengisian data hingga penyebarluasan / publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) pada SIPD E-Walidata, yang merupakan sebagai salah satu dasar utama data perencanaan daerah yang dibuktikan dengan SK Kepala Daerah," ungkap Staf Ahli, Henny Yulistiani.

Arahan berikutnya, lanjut Staf Ahli, Henny Yulistiani, Pesibar hingga saat ini belum melakukan penginputan data SSD hingga penyebarluasan data yang dibuktikan dengan SK DSSD E-Walidata pada aplikasi SIPD E-Walidata dimaksud. "Sehingga jika belum dilakukan akan terkendala tidak dapat melaksanakan fasilitasi dokumen RPJMD di Provinsi Lampung," lanjut Staf Ahli, Henny Yulistiani.

"Seluruh OPD diminta segera melakukan penginputan DSSD pada SIPD E-Walidata dimaksud sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan," imbuh Staf Ahli, Henny Yulistiani.

Karenanya, Staf Ahli, Henny Yulistiani meminta agar peserta bimtek dapat mempelajari setiap materi yang disampaikan. Sehingga dalam pelaksanaan penginputan DSSD pada SIPD E-Walidata tidak lagi mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses berikutnya. (Rilis Diskominfotiksan)

WAKIL BUPATI IRAWAN TOPANI SAMBUT KEDATANGAN 56 JAMAAH HAJI ASAL PESIBAR

PESISIR BARAT-Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., menyambut kedatangan 56 orang rombongan jamaah haji yang baru kembali ke tanah air pasca melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji.

Penyambutan tersebut berlangsung di Lobi Lantai 1 Gedung Marga Sai Batin, Kamis (3/7/2025).

Tampak hadir juga dalam penyambutan tersebut Ketua I Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Dea Derika Topani, S.H., M.Kn., anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Heri Gunawan, forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan keluarga para jamaah haji.

Wakil Bupati, Irawan Topani mengawali sambutannya dengan ucapan rasa syukur karena Allah SWT telah memberikan kesempatan kepada 56 warga asal Pesibar untuk menunaikan ibadah haji bagi dan kembali ke tanah air dengan selamat. Sejak keberangkatan hingga kepulangan jamaah haji, Allah telah memberikan perlindungan dan memberi keselataman bagi para jamaah haji Pesibar. "Alhamdulllah, jamaah kita berangkat ke tanah suci dan pulang ke tanah air dengan lengkap tanpa kurang suatu apapun," tutur Wakil Bupati, Irawan Topani.

Selengkapnya: WAKIL BUPATI IRAWAN TOPANI SAMBUT KEDATANGAN 56 JAMAAH HAJI ASAL PESIBAR