
PESISIR BARAT– Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur Lampung bersama Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Pesisir Barat dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., CGRE, didampingi Plt.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Ir. Armand Achyuni, serta Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pesisir Barat.
Rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, tersebut membahas sejumlah agenda strategis dalam rangka memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus menyelaraskan program daerah dengan prioritas pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam arahannya, Gubernur Lampung menekankan empat klaster utama pembangunan, yakni penguatan desa, infrastruktur dan kedaulatan pangan; pembangunan sumber daya manusia, kesehatan dan perlindungan sosial; ekonomi kerakyatan, koperasi, inflasi dan pendapatan daerah; serta tata kelola, budaya dan komunikasi pemerintahan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus dalam rapat tersebut adalah peningkatan akses keuangan daerah. Berdasarkan data Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) tahun 2025, Kabupaten Pesisir Barat mencatat angka 2,70 dan termasuk daerah dengan indeks terendah di Provinsi Lampung.
Gubernur meminta agar peningkatan akses keuangan menjadi salah satu target pembangunan daerah, di antaranya melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), integrasi program ke dalam perencanaan dan APBD, serta perluasan akses layanan keuangan formal bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM.
Selain itu, sebagai salah satu daerah pesisir di Provinsi Lampung, Pesisir Barat juga memiliki peluang untuk mengoptimalkan program pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Gubernur mendorong pemerintah daerah mempercepat penyiapan lahan, perizinan, dan pendataan nelayan untuk mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih, serta memaksimalkan program bantuan pemerintah pusat di bidang budidaya ikan.
Dalam bidang pembangunan desa, Gubernur juga menekankan pentingnya optimalisasi Program Desaku Maju melalui penguatan BUMDes dan koperasi, peningkatan infrastruktur jalan desa, serta pemanfaatan berbagai bantuan sarana produksi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.
Sementara di sektor pelayanan publik, perhatian juga diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru, serta optimalisasi pelayanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Lampung-in.
Gubernur turut menegaskan agar seluruh arahan dan hasil koordinasi tidak berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap kepala daerah diminta menyusun matriks rencana tindak lanjut yang dilengkapi penanggung jawab dan tenggat waktu yang jelas, serta melaporkan perkembangan pelaksanaannya secara berkala.
Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah.
Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong percepatan pembangunan, memperluas peluang ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. (Rilis Diskominfotiksan)