PESISIR BARAT – Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Ir. Armand Acyuni, melakukan koordinasi terkait tindak lanjut pemenuhan Readiness Criteria (RC) pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Pesisir Barat di Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) Lampung.

Dalam kegiatan tersebut, Plh. Sekda didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Irhamuddin, S.KM., M.M., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Mesrawan, serta Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial P3AKB, Heni Fitri, S.Sos.

Pada kesempatan itu, Plh. Sekda menyampaikan bahwa proses pemenuhan dokumen Readiness Criteria Sekolah Rakyat Kabupaten Pesisir Barat saat ini telah memasuki tahap penyusunan sejumlah dokumen penting, di antaranya dokumen AMDAL, ANDALALIN, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sementara itu, Kepala Satker PPS Lampung, Pendi Maita Yunas, S.T., menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Pesisir Barat akan ditindaklanjuti setelah dokumen RC dan catatan hasil survei lapangan yang dilakukan Tim Kementerian Pekerjaan Umum selesai diproses.

Ia mengungkapkan, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam hasil survei tersebut, di antaranya perlunya perkerasan akses jalan menuju lokasi serta pembangunan jembatan menuju kawasan Sekolah Rakyat. Setelah seluruh tahapan tersebut terpenuhi, Kementerian Sosial Republik Indonesia akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi pembangunan.

Secara administratif, lanjutnya, dokumen kelengkapan lahan dinyatakan telah memenuhi kriteria karena lahan sudah memiliki sertifikat resmi. Namun demikian, masih diperlukan proses cut and fill pada area lahan tersebut guna mendukung kesiapan pembangunan.

Terkait kebutuhan jaringan listrik, pihak Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan PLN. Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan bersama BPBD Kabupaten Pesisir Barat guna mengkaji potensi dampak bencana seperti banjir, longsor, dan gempa bumi di lokasi pembangunan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Satker PPS Lampung turut memaparkan berbagai program pembangunan dan rehabilitasi yang saat ini ditangani pihaknya. Untuk sektor pendidikan, program mencakup pembangunan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi negeri (PTN).

Sementara pada sektor non-pendidikan, program meliputi pembangunan sarana peribadatan seperti masjid dan masjid agung, sektor perekonomian melalui pembangunan pasar, sektor kesehatan melalui pembangunan rumah sakit, sektor olahraga seperti Gedung Olahraga (GOR) dan surfing center, hingga sektor sosial budaya berupa pembangunan heritage, rumah adat, dan cagar budaya. (Rilis Diskominfotiksan)