PESISIR BARAT-Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesisir Barat Suryadi, S.IP., M.M., menginformasikan bahwa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Daerah dan Koperasi Desa Merah Putih oleh Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting, diruang Ngejalang Lantai 1 Gedung Marga Sai Batin Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Senin(19/5/2025).

Kegiatan tersebut diikuti langsung, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Pemkab Pesibar, Drs. Zukri Amin, M.P., dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam arahannya Mendagri, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa berdasarkan dasar hukum pembentukan Kopdeskel Merah Putih Inpres No.9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan merah putih yang ditetapkan tanggal 27 Maret 2025 lalu, mengintruksikan kepada 13 Menteri, 3 Kepala Lembaga serta 38 Gubernur dan 514 Bupati/Wallkota untuk mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian pengembangan, dan revitalisasi 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Pembentukan koperasi ini sangat memerlukan kerja sama dan langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga peran bupati menjadi penting, pasalnya, bupati dan wali kota merupakan pejabat pembina dari kepala desa dan BPD, makanya kami tegaskan bupati dan wali kota dapat memfasilitasi pembentukan koperasi tersebut," kata Mendagri, Muhammad Tito Karnavian

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah harus melaksanakan dua perintah Presiden Prabowo mengenai Inpres No.9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan dan Kepres No.9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pecepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan.

“Presiden Prabowo tidak ingin desa itu tidak berkembang, tidak ingin petani ada yang susah, ingin petaninya makmur, ingin desanya maju, ingin nelayannya maju, ingin memangkas rantai pasok yang Panjang,” tegas Menko Zulkifli Hasan.

Sementara itu ketika dimintai tanggapannya, Asisten II, Zukri Amin menyampaikan bahwa peran Pekon (Desa-red) dan kelurahan sangat strategis dalam menjaga stabilitas harga di tingkat akar rumput. Melalui kolaborasi dengan Kopdeskel Merah Putih, pemerintah daerah dapat memperoleh data yang lebih akurat dan responsif terhadap gejolak harga di lapangan.

"Kita ingin agar pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang dimulai dari pekon. Kopdeskel Merah Putih menjadi mitra penting dalam hal ini. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat desa, diharapkan laju inflasi di tahun 2025 dapat dikendalikan secara efektif dan tidak memberikan dampak negatif terhadap daya beli masyarakat,” ujar Asisten II, Zukri Amin.