PESISIR BARAT – Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, dan Wakil Bupati, Irawan Topani, S.H., M.M., menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2027, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis (12/11/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRD Pesisir Barat, Muhammad Amin Basri, S.M., M.M., dan dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Selain itu, tampak hadir Staf Ahli Bupati, para Asisten, unsur Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam penyampaian pandangan umum tersebut, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan, masukan, kritik, serta rekomendasi terhadap rancangan anggaran yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Sejumlah isu strategis menjadi perhatian fraksi-fraksi, di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, hingga optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp699,85 miliar, sedangkan belanja daerah mencapai Rp700,85 miliar. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp1 miliar yang direncanakan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Fraksi Amanat Indonesia Raya dalam pandangan umumnya menyoroti masih tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Fraksi ini mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat PAD melalui pengembangan potensi pariwisata, UMKM, perdagangan, serta sektor produktif lainnya tanpa membebani masyarakat kecil.

Selain itu, Fraksi Amanat Indonesia Raya meminta agar komposisi belanja daerah dievaluasi, khususnya belanja operasi dan belanja modal, sehingga anggaran lebih banyak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Fraksi tersebut juga mendesak agar pengelolaan BUMD Pesisir Barat kembali dioptimalkan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada sektor unggulan daerah, terutama pariwisata dan perikanan.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian terhadap realisme target pendapatan daerah serta efektivitas penggunaan anggaran. Fraksi Golkar meminta agar setiap sumber pendapatan disusun berdasarkan perhitungan yang rasional dan terukur.

Fraksi Golkar juga menyoroti terbatasnya alokasi belanja modal yang direncanakan sebesar Rp27,74 miliar. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, sarana kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Barat serta pengawasan kualitas pekerjaan pembangunan juga menjadi perhatian.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut menyoroti struktur pendapatan dan belanja daerah, terutama dominasi pendapatan transfer serta besarnya porsi belanja operasi dibandingkan belanja modal.

Fraksi PKB mendorong rasionalisasi belanja operasi, khususnya pada kegiatan perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan belanja barang serta jasa birokrasi, agar tersedia ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur publik.

PKB juga menekankan pentingnya optimalisasi PAD berbasis potensi lokal, peningkatan pemberdayaan UMKM, petani dan nelayan, kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta evaluasi dan pengaktifan kembali pengelolaan BUMD Pesisir Barat.

Selanjutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menekankan pentingnya penyusunan APBD yang memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah secara proporsional, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan publik.

Fraksi PPP juga menyoroti besarnya alokasi belanja operasi yang mencapai sekitar 83,9 persen dari total belanja daerah, sementara belanja modal hanya sekitar 3,9 persen. Fraksi ini mendorong efisiensi belanja operasi, terutama perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, serta peningkatan alokasi belanja modal untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menyampaikan sejumlah catatan, di antaranya pentingnya prinsip keseimbangan anggaran, penyelesaian pekerjaan pembangunan yang tertunda atau tidak sesuai perencanaan, serta evaluasi terhadap pengelolaan BUMD.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah melakukan koordinasi dan pembahasan bersama DPRD terhadap hasil evaluasi maupun perubahan keuangan daerah dengan pemerintah provinsi, guna mewujudkan sinergi pelaksanaan pemerintahan dan pengawasan yang transparan.

Di sisi lain, Fraksi Partai NasDem dalam pandangan umumnya terhadap perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten Pesisir Barat turut memberikan sejumlah catatan strategis terkait kebijakan peningkatan PAD.

Fraksi NasDem menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah tidak boleh membebani masyarakat kecil, khususnya dalam sektor pelayanan kesehatan. Pengembangan layanan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan dinilai penting, namun akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pelayanan kesehatan yang gratis dan terjangkau harus tetap dijamin.

Selain itu, Fraksi NasDem menyoroti sektor pariwisata dengan mendorong agar peningkatan pajak dan retribusi diimbangi perbaikan infrastruktur jalan, kebersihan destinasi, keamanan, serta penataan kawasan wisata. Keberlangsungan UMKM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif lokal juga diminta tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

Dalam upaya meningkatkan PAD, Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan digitalisasi sistem pemungutan, pendataan potensi objek pajak baru secara transparan dan akuntabel, serta meningkatkan efisiensi pelayanan pajak dan retribusi. Fraksi ini juga mengingatkan pentingnya kecermatan dalam penyusunan regulasi agar tidak terjadi perubahan aturan secara berulang.

Secara umum, berbagai masukan dan catatan strategis dari enam fraksi DPRD tersebut menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Anggaran daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan ekonomi daerah.

Seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam tahapan pembahasan RAPBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2027 antara DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Melalui pembahasan tersebut, diharapkan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara lebih terarah, memperhatikan kemampuan keuangan daerah, serta mengutamakan program-program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Rilis Diskominfotiksan)