BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., CGRE, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Forum Aparat Penegak Hukum (APH) Lintas Sektor yang digelar Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) di Ruang Rapat Hotel Emersia, Bandar Lampung, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara pengelola kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan pengamanan kawasan konservasi.

Forum lintas sektor tersebut mempertemukan berbagai unsur strategis, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan, hingga instansi yang membidangi kehutanan dan lingkungan hidup. Kolaborasi antarlembaga dinilai penting untuk mendukung perlindungan kawasan hutan sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran di kawasan konservasi.

Sejumlah unsur pimpinan daerah dan aparat penegak hukum dari Provinsi Lampung dan Bengkulu turut menjadi bagian dari forum ini. Di antaranya Gubernur Lampung dan Gubernur Bengkulu, jajaran kepolisian dan kejaksaan dari kedua provinsi, serta kepala daerah dari Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Kaur.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya kerja sama lintas wilayah dalam menjaga kawasan TNBBS yang memiliki nilai strategis bagi pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, penguatan koordinasi dengan instansi terkait menjadi bagian penting dalam mendukung upaya perlindungan lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Sinergi yang baik diharapkan dapat mendorong penanganan persoalan kehutanan secara lebih terpadu, mulai dari upaya pencegahan hingga penegakan hukum.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sendiri merupakan kawasan konservasi penting yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian berbagai jenis flora dan fauna. Oleh karena itu, perlindungan kawasan ini membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya dari pengelola taman nasional, tetapi juga dari pemerintah daerah dan seluruh unsur penegak hukum.

Melalui FGD APH Lintas Sektor ini, koordinasi dan kolaborasi antarlembaga diharapkan semakin kuat sehingga upaya perlindungan, pengamanan, dan penegakan hukum di kawasan TNBBS dapat berjalan lebih optimal.

Dengan sinergi yang berkelanjutan, kelestarian hutan dan kekayaan alam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan diharapkan tetap terjaga, sekaligus memberikan manfaat ekologis bagi masyarakat dan generasi mendatang.

(Rilis Diskominfotiksan)