PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat bergerak cepat menjajaki peluang investasi besar guna mempercepat pembangunan daerah. Melalui Tim Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pemkab menggelar rapat evaluasi proposal pendahuluan prakarsa KPBU unsolicited yang diajukan oleh PT Palma Pertiwi Makmur, Senin (16/11/2026).

Bertempat di Ruang Rapat Batu Gukhi, Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, rapat strategis ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua Tim Simpul KPBU sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pesisir Barat, Dr. Drs. Gunawan, M.Si.
Dalam arahannya, Gunawan menegaskan bahwa skema KPBU menjadi terobosan alternatif untuk membangun infrastruktur dan memaksimalkan potensi daerah lewat kolaborasi dengan pihak swasta.

"Kerja sama ini diharapkan menjadi peluang emas dalam mempercepat pembangunan daerah, khususnya untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air. Namun, setiap usulan wajib dikaji secara komprehensif agar selaras dengan prioritas pembangunan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Pesisir Barat," tegas Drs. Gunawan.

Sembilan Sektor Strategis Jadi Sorotan
Berdasarkan dokumen proposal yang dibedah, PT Palma Pertiwi Makmur membidik sembilan program strategis yang menyentuh langsung sektor unggulan hingga pelayanan publik di Bumi Para Sai Batin dan Ulama, meliputi:
1. Pengelolaan persampahan;
2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Krui;
3. Pengembangan kawasan wisata Labuhan Jukung;
4. Peternakan unggas;
5. Logistik perikanan;
6. Pertanian terpadu;
7. Hilirisasi kelapa;
8. Rumah kemasan Industri Kecil dan Menengah (IKM); serta
9. Pengolahan madu dan damar.

Drs.Gunawan menekankan bahwa kesembilan proyek tersebut memiliki karakteristik berbeda sehingga memerlukan evaluasi ketat dan objektif mulai dari aspek teknis, finansial, hukum, lingkungan, hingga dampak manfaatnya bagi warga. Bukan Persetujuan Akhir Maupun Komitmen APBD
Dalam mekanisme KPBU unsolicited (prakarsa badan usaha), Bupati Pesisir Barat bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) yang berwenang menilai kelayakan usulan dan menentukan langkah tindak lanjutnya, dibantu oleh Tim Simpul KPBU.

Meskipun evaluasi awal menunjukkan proposal telah memenuhi kriteria dasar seperti kesesuaian tata ruang, kebutuhan infrastruktur, serta kapasitas finansial dan pengalaman teknis perusahaan Drs.Gunawan memberikan catatan tegas bahwa tahapan ini bukanlah keputusan final.

"Hasil evaluasi dan rekomendasi untuk melanjutkan proses ini bukanlah persetujuan akhir pelaksanaan proyek, bukan penunjukan langsung PT Palma Pertiwi Makmur sebagai pelaksana, dan tidak mengikat komitmen pembiayaan dari APBD," jelasnya.

Jika dinyatakan layak berlanjut, PT Palma Pertiwi Makmur diwajibkan menyusun Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan secara mendalam sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Seluruh proses nantinya akan diuji kembali secara transparan mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2025.

Rapat evaluasi ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Sri Agustini, S.K.M., M.Kes.; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Makmur Hidayat, S.Pi., M.M.; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) sekaligus Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, M. Belly Oscar, S.H., M.H.; serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (Rilis Diskominfotiksan)

View the embedded image gallery online at:
https://pesisirbaratkab.go.id/berita/gebrakan-investasi-di-pesisir-barat-pemkab-evaluasi-sembilan-proyek-strategis-pt-palma-pertiwi-makmur?layout=default&print=1&tmpl=component#sigProId45578924c7