PESISIR BARAT – Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka Penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Pekon Kuta Mulya, Pekon Cukuh Bunjak, dan Pekon Kunyaian Agung Tahun 2026. Rapat paripurna tersebut digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Kamis (12/11/2026).

Mengawali sambutannya, Bupati Dedi Irawan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan beserta seluruh anggota DPRD atas sinergi dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah.

Menurutnya, penataan wilayah pekon menjadi langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, memperluas partisipasi masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di Negeri Para Sai Batin dan Ulama.

Berdasarkan naskah akademik yang telah disusun, terdapat tiga pekon persiapan yang diusulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi pekon definitif, yaitu:

1. Pekon Kuta Mulya di Kecamatan Bangkunat, yang merupakan hasil pemekaran sebagian wilayah Pekon Pagar Bukit.
2. Pekon Cukuh Bunjak di Kecamatan Pesisir Selatan, yang merupakan hasil pemekaran sebagian wilayah Pekon Marang.
3. Pekon Kunyaian Agung di Kecamatan Pesisir Selatan, yang juga berasal dari pemekaran sebagian wilayah Pekon Marang.

Bupati menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda ini memiliki landasan yuridis yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Selain itu, naskah akademik turut memuat kajian normatif, empiris, serta hasil evaluasi perkembangan pekon persiapan sejak Tahap I Tahun 2024 hingga Tahap IV Tahun 2026.

Evaluasi tersebut mencakup berbagai indikator mulai dari tata kelola administrasi, pelayanan, digitalisasi, musyawarah, data kependudukan, penataan wilayah, hingga kehidupan sosial masyarakat.
Kendati demikian, Bupati menegaskan bahwa penyampaian hasil evaluasi dan naskah akademik ini merupakan bahan pembahasan bersama secara objektif dan bertanggung jawab, bukan merupakan pernyataan bahwa pembentukan ketiga pekon tersebut telah resmi ditetapkan. Seluruh persyaratan administratif maupun teknis tetap harus dicermati dan dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui forum legislatif ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengharapkan masukan serta pendalaman dari DPRD terkait aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, termasuk kejelasan batas wilayah, penataan aset, kapasitas aparatur, kesiapan pelayanan, hingga dukungan pendanaan agar pelayanan masyarakat dapat berjalan berkelanjutan.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat Mohammad Emir Lil Ardi, S.H., Wakil Ketua I DPRD Mad Muhizar, S.E., Wakil Ketua II DPRD Muhammad Amin Basri, S.M., M.M., jajaran Anggota DPRD, Kapolres Pesisir Barat AKBP. Rinto Haivan Simbolon, S.E., S.I.K., M.H., Dandim 0422 Lampung Barat Letkol Inf. Rizky Kurniawan, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui P. Jefri Leo Candra S., S.H., M.H., Sekretaris Daerah Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., CGRE, Ketua Umum TP-PKK Dian Hardiyanti Dedi, S.ST., M.M., Ketua I TP-PKK Dea Dherika Topani, S.H., M.Kn., Ketua Dharma Wanita Persatuan Elizawati Zadmiko, S.Sos., para Kepala OPD, Camat, Lurah, Peratin, serta insan pers. (Rilis Diskominfotiksan)