PESISIR BARAT – Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Selasa (10/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Mohammad Emir Lil Ardi, S.H., didampingi Wakil Ketua I Mad Muhizar, S.E., dan Wakil Ketua II Muhammad Amin Basri, S.M., M.M. Rapat dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Turut hadir Staf Ahli Bupati, para Asisten, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Pesisir Barat.

Mengawali penyampaiannya, Bupati Dedi Irawan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas kebersamaan dan kerja sama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Bupati menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai mitra harus terus dipelihara, termasuk dalam pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut penting untuk memastikan setiap agenda pembangunan berjalan demi kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat.

Ia menjelaskan, penyusunan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Selain itu, rancangan APBD tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam pemaparannya, Bupati menyampaikan bahwa target pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp699.851.023.175 atau sekitar Rp699,85 miliar.

Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp83.553.434.984, pendapatan transfer sebesar Rp604.360.012.301, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp11.937.575.890.

Sementara itu, rencana belanja daerah dialokasikan sebesar Rp700.851.023.175 atau sekitar Rp700,85 miliar. Anggaran belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp587.932.994.299, belanja modal sebesar Rp27.744.296.800, belanja tidak terduga sebesar Rp3.000.000.000, serta belanja transfer sebesar Rp82.173.732.076.

Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp1 miliar, yakni selisih antara target pendapatan daerah dan rencana belanja daerah.

Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp1 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0 atau nihil. Dengan demikian, pembiayaan daerah dapat menutup defisit sehingga SiLPA tahun berkenaan direncanakan sebesar Rp0.

Di akhir penyampaiannya, Bupati Dedi Irawan berharap pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar, konstruktif, dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Bupati juga secara resmi menyerahkan dokumen Ranperda APBD beserta lampirannya kepada Ketua DPRD untuk selanjutnya diperiksa dan dibahas bersama sebagai tahapan pembahasan lebih lanjut.

“Demikian penjelasan sebagai pengantar Nota Keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Mengenai uraian lebih rinci, saya persilakan untuk memeriksa dan membahas Ranperda beserta lampirannya yang pada hari ini secara resmi saya sampaikan kepada Ketua Dewan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut, demi kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat,” tutup Bupati. (Rilis Diskominfotiksan)