PESISIR BARAT – Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyampaian jawaban tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang digelar di Ruang Rapat Gedung DPRD Kabupaten Pesisir Barat Lantai III, Kamis (12/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Muhammad Amin Basri, S.M., M.M., dan dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Turut hadir Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., unsur Forkopimda, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Pesisir Barat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai pandangan, catatan kritis, saran, serta masukan konstruktif terhadap Ranperda perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bupati menegaskan, penyempurnaan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pendapatan daerah dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, peningkatan pendapatan tersebut harus tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kemampuan masyarakat.

Menurutnya, peningkatan PAD tidak hanya dilakukan melalui penyesuaian tarif pajak dan retribusi, tetapi juga dengan menggali potensi pendapatan baru, memperbaiki pendataan wajib pajak, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Salah satu langkah yang telah diterapkan sejak 2025 adalah pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui QRIS, virtual account, dan loket pembayaran digital. Upaya ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.

Selain optimalisasi PAD, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM serta sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Kebijakan pajak dan retribusi diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Terkait sektor pariwisata, pemerintah daerah menyambut baik masukan mengenai pengaturan tarif retribusi bagi wisatawan mancanegara maupun domestik, termasuk usulan pemanfaatan hasil penerimaan retribusi untuk pemeliharaan kawasan wisata. Hal tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada sektor pelayanan kesehatan, Bupati menegaskan bahwa penyesuaian tarif retribusi tidak boleh menghilangkan fungsi sosial fasilitas kesehatan milik pemerintah. Pelayanan kesehatan harus tetap terjangkau, berkualitas, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.

Pemerintah daerah juga berkomitmen memastikan pelayanan gawat darurat tetap menjadi prioritas dan tidak terhambat oleh persoalan administrasi maupun pembayaran.

Sementara itu, menanggapi masukan terkait perlindungan usaha kecil, pemerintah menjelaskan bahwa dalam rancangan perubahan Perda tersebut, usaha makanan dan/atau minuman dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5 juta per bulan dikecualikan dari objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha berskala kecil untuk terus berkembang.

Bupati juga menegaskan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasil penerimaan tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta program pemberdayaan dan perlindungan sosial sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Menutup penyampaiannya, Bupati menyampaikan bahwa jawaban pemerintah tersebut merupakan tanggapan umum atas berbagai pandangan fraksi DPRD. Selanjutnya, pembahasan lebih rinci terhadap materi Ranperda perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 akan dilaksanakan bersama dalam agenda rapat DPRD berikutnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, optimalisasi PAD Kabupaten Pesisir Barat dapat berjalan maksimal tanpa mengabaikan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. (Rilis Diskominfotiksan)