PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan. Upaya tersebut dibahas melalui rapat pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Pesisir Barat yang digelar di Ruang Rapat Karang Nyimbor, Gedung Marga Sai Batin Lantai 3, Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Senin (26/10/2026).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., CGRE. Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam menangani berbagai persoalan lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana menjadi perhatian Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, dalam sambutannya.

Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat, Ariswandi, S.Sos., M.P., Kasatlantas Polres Pesisir Barat IPTU Muhammad Anis, S.H., Kepala Bagian Hukum Setdakab Pesisir Barat, Rully Nasrullah, S.H., M.H., serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pesisir Barat, Dr. Drs. Gunawan, M.Si.

Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Sekda, ditegaskan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta keselamatan transportasi publik di Kabupaten Pesisir Barat.

Seiring dengan dinamika pembangunan dan meningkatnya jumlah kendaraan, berbagai tantangan perlu mendapat perhatian bersama, mulai dari titik rawan kecelakaan, potensi kemacetan, keselamatan pengguna jalan, hingga penataan prasarana transportasi.

Berbagai persoalan tersebut tidak dapat ditangani secara optimal oleh satu instansi saja. Karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, Polri, instansi vertikal, PT Jasa Raharja, pelaku usaha angkutan, serta unsur masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Melalui pembentukan FLLAJ, Pemkab Pesisir Barat berharap tersedia wadah koordinasi yang dapat menyatukan langkah berbagai pihak dalam mengidentifikasi permasalahan, menyelaraskan program dan data, serta merumuskan solusi yang tepat bagi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Forum tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan lokasi rawan kecelakaan, pemenuhan perlengkapan jalan, pengaturan arus lalu lintas, penyediaan rambu dan marka, penataan parkir, pelayanan angkutan umum, hingga pemenuhan kebutuhan mobilitas masyarakat.

Bupati juga menekankan pentingnya memastikan setiap kesepakatan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat dipantau serta ditindaklanjuti secara terukur. Dengan demikian, forum tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga diharapkan mampu mendorong penyelesaian persoalan lalu lintas secara nyata dan berkelanjutan.

Pembentukan FLLAJ perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam rapat tersebut, pembahasan juga mencakup inventarisasi unsur keanggotaan, penyusunan struktur kepengurusan, pembagian tugas dan fungsi, serta penyiapan dokumen administrasi yang diperlukan hingga penetapan oleh pejabat berwenang. Selanjutnya, forum diharapkan memiliki program kerja serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat bersama instansi dan pemangku kepentingan terkait akan melakukan koordinasi, mengidentifikasi calon anggota, menyusun rancangan struktur keanggotaan, serta menyiapkan dokumen administrasi pembentukan forum.

Melalui langkah tersebut, Pemkab Pesisir Barat berharap terbangun komitmen dan kolaborasi yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung sistem transportasi darat yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat. ( Rilis Diskominfotiksan)