PESISIR BARAT – Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menyampaikan Nota Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Selasa (10/11/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Mohammad Emir Lil Ardi, S.H.; Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, S.M., M.M.; anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat; unsur Forkopimda Pesisir Barat–Lampung Barat atau yang mewakili; perwakilan Kepolisian Resor Pesisir Barat; Komandan Kodim 0422 Lampung Barat, Letkol Inf. Rizky Kurniawan; perwakilan Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui; tenaga ahli fraksi DPRD; pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat; para camat, lurah, insan pers, serta tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas dukungan dan kerja sama yang selama ini terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah.

Bupati menjelaskan bahwa pengajuan Ranperda perubahan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah untuk menyesuaikan sekaligus menyempurnakan regulasi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah agar selaras dengan perkembangan potensi serta kebutuhan pelayanan di Kabupaten Pesisir Barat.

Menurutnya, Pesisir Barat memiliki potensi sektor pariwisata yang terus berkembang dan menjadi salah satu tujuan kunjungan wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Potensi tersebut perlu didukung dengan pengaturan yang jelas agar pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain sektor pariwisata, pemerintah daerah juga melihat adanya potensi pengembangan jenis pelayanan baru pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Seiring dengan pengembangan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan, diperlukan penyesuaian tarif retribusi agar tetap relevan dengan perkembangan pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian tersebut juga dimaksudkan untuk mengakomodasi potensi objek dan jenis pelayanan baru pada masa mendatang.

Bupati menegaskan bahwa berbagai potensi tersebut harus didukung landasan hukum yang jelas, sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat terkait jenis pungutan dan besaran tarif yang dikenakan. Dalam penerapannya, prinsip kewajaran dan kemampuan masyarakat juga harus tetap diperhatikan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan beban yang berlebihan.

Ia berharap penyesuaian tarif dan pengaturan potensi penerimaan baru melalui perubahan regulasi tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Barat.

Lebih lanjut, perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tersebut juga diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan yang berlaku dengan hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/4708/KEUDA tanggal 5 Agustus 2026.

Melalui pembahasan Ranperda tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap dapat menyempurnakan regulasi sekaligus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang kuat, legal, realistis, dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat.

Dengan demikian, optimalisasi PAD diharapkan tidak hanya memperkuat kemampuan keuangan daerah, tetapi juga menjadi salah satu upaya mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. (Rilis Diskominfotiksan)