Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dinsos juga menyampaikan harapanyanya berkenaan dengan Bantuan Sembako ini. Yang pertama beliau berharap koordinasi berkenaan dengan pengelolaan Bansos ini perlu ditingkatkan kembali. Selain itu, beliau juga menyampaikan kepada Kementerian Sosial RI melalui Dinsos Provinsi ini supaya kedepanya Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menambahkan atau menghapus penerima manfaat bantuan sosial ini. Sehingga jika ada yang tidak sesuai dengan ketentuan pihak kabupaten bisa memeiliki wewenang menghapus penerima manfaat dan segala permasalahan bisa segera ditindaklanjuti.

“Sebagai Contoh ada data penerima Bansos yang ganda, kalau diberikan kewenangan kan pihak Pemda bisa segera menghapus data ganda tersebut tanpa proses yang panjang,” pungkasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Rena Novasari, SH.,MM yang mendampingi saat melakukan pemantauan dan evaluasi menyampaikan bahwa pihak Dinas Sosial Provinsi ingin memastikan bahwa penyaluran bantuan sembako di Pesisir Barat tidak memiliki kendala, mulai dari penggesekan hingga ke penukaran bahan baku sembako berupa beras, telur, kacang hijau dan sayur mayur.

Lebih lanjut beliau mengatakan hingga kini penyaluran sembako di Pesisir Barat tidak memiliki kendala, karena ada kerjasama yang baik antara E-Warong dan penerima manfaat bantuan sembako. Selain itu, tak lepas dari kerjasama Koordinator Daerah dan para Pendamping Bansos.

“Hasil monitoring ini pihak provinsi merasa puas, meskipun ada kendala yaitu karena saldo yang belum terisi dan hal itu sudah didata dan disampaikan ke pihak bank penyalur dan Kemensos RI,” tugasnya.