Ruang lingkup kegiatan pemerintah kabupaten pada dasarnya merujuk pada kewenangan dan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara garis besar ruang lingkupnya meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Wajib

a. Pelayanan dasar (wajib terkait pelayanan dasar):

• Pendidikan

• Kesehatan

• Pekerjaan umum dan penataan ruang

• Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

• Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

• Sosial

b. Wajib bukan pelayanan dasar:

• Tenaga kerja

• Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

• Pangan

• Pertanahan

• Lingkungan hidup

• Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

• Pemberdayaan masyarakat dan desa

• Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

• Perhubungan

• Komunikasi dan informatika

• Koperasi, usaha kecil, dan menengah

• Penanaman modal

• Kepemudaan dan olahraga

• Statistik

• Persandian

• Kebudayaan

• Perpustakaan

• Kearsipan

2. Urusan Pemerintahan Pilihan

• Kelautan dan perikanan

• Pariwisata

• Pertanian

• Kehutanan

• Energi dan sumber daya mineral

• Perdagangan

• Perindustrian

• Transmigrasi

3. Tugas Pembantuan

Kegiatan yang dilaksanakan kabupaten berdasarkan penugasan dari pemerintah pusat atau provinsi, misalnya terkait program nasional.

4. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Penyusunan peraturan daerah dan kebijakan kabupaten

• Perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD)

• Pengelolaan keuangan daerah (APBD)

• Pengelolaan aset daerah

• Administrasi kepegawaian daerah

• Hubungan antar pemerintah daerah dan kerja sama daerah