INFORMASI LAYANAN
- Detail
- Dilihat: 854
Pemerintah kabupaten/kota wajib memiliki regulasi internal yang menjamin transparansi pengadaan barang/jasa, karena transparansi adalah salah satu prinsip dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berikut aplikasi yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa yang dapat diakses oleh umum :
- TAHUN 2021 (klik disini)
- TAHUN 2022 (klik disini)
- TAHUN 2023 (klik disini)
- TAHUN 2024 (klik disini)
Dokumen Rencana Umum Pengadaan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021
Dokumen-dokumen Tahap Pemilihan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021
Dokumen-dokumen Tahap Pelaksanaan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021
Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) adalah daftar semua aset Administrator Negara yang tercantum dalam formulir LHKPN yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup barang-barang administrasi negara, tetapi juga keluarga inti seperti pasangan dan anak-anak yang masih ketergantungan pada orang tua.
No.
JABATAN
NAMA
No.
JABATAN
NAMA
UNIT KERJA
1.
BUPATI PESISIR BARAT
Dr. Drs. AGUS ISTIQLAL, S.H., M.H
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
2.
WAKIL BUPATI PESISIR BARAT
AHMAD ZULQOINI SYARIF, S.H.
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
3.
SEKRETARIS DAERAH
Drs. JON EDWAR, M.Pd.
SEKRETARIAT DAERAH
4.
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
AUDI MARPI, S.Pd., M.M.
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
5.
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Drs. ZUKRI AMIN, M.P.
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
6.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Drs. GUNAWAN, M.Si.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
7.
STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
YURNI DEWI, S.Pd.
STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
8.
STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA
Dra. HENNY YULISTIANI, M.M.
STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA
9.
STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN
Drs. JON EDWAR, M.Pd.
STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN
10.
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Ir. ARMAND ACHYUNI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
11.
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
HUSNI A S.IP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
SYAIFULLAH S.Pi.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
13.
SEKRETARIS DPRD
Drs. L MAULANA M.Pd
SEKRETARIAT DPRD
14.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
HENRI DUNAN ,SE.,SH.,MH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
15.
KEPALA DINAS PERIKANAN
ARMEN QODAR S.P., MM
DINAS PERIKANAN
16.
KEPALA DINAS SOSIAL
AGUS TRIYADI S.IP, M.M.
DINAS SOSIAL
17.
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
MURLIANA S.Sos, M.Sc.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
18.
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
IMAM HABIBUDIN M.Si
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
19.
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TEDI ZADMIKO ,SKM.,S.H.,M.M
BADAN PENDAPATAN DAERAH
20.
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
EKSIR ABADI ,SH.MM
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
21.
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SYAHRIAL ABADI S.Sos,MM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
22.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
dr. BUDI WIYONO ,M.H
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
23.
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
UNZIR S.P.
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
24.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
EDWIN KASTOLANI BURTHA S.H MP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
25.
KEPALA DINAS PARIWISATA
I.NYOMAN SETIAWAN S.E, M.M
DINAS PARIWISATA
25.
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
MIZAR DIYANTO SE.,M.P
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
26.
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
SISWANDI S.Kom.,M.H
DINAS KOPERASI,UKM, DAN PERDAGANGAN
27.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SRI AGUSTINI ,S.KM.,M.Kes
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
28.
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
SURYADI S.IP, MM
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
29.
KEPALA DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINSDUSTRIAN
AMRULHAQ S.E
DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
30.
KEPALA DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINSDUSTRIAN
AMRULHAQ S.E
DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
31.
KEPALA DINAS KESEHATAN
WIKE WIJAYANTI S.ST., M.M.
DINAS KESEHATAN
32.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
ARISWANDI S.Sos,MP
DINAS PERHUBUNGAN
33.
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
HERDY WILISMAR SH.,MM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
34.
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TANWIR S.E., M.M.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
35.
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
CAHYADI ,S.IP.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Satu Data Kabupaten Pesisir Barat
Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Situs Web Resmi, nama domain dan Subdomain Emain Resmi Perangkat Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Mediasosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Peraturan Bupati kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu
Peraturan Bupati Pesisir Barat No 12 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara
Data Inventaris dan Pembendaharaan Tahun 2024