
PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus mendorong peningkatan kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan terhadap hukum melalui kegiatan Sosialisasi Hukum Daerah yang digelar di Lamban Juang, Pekon Rawas, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Pesisir Barat yang dalam kesempatan ini diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Dra. Henny Yulistiani, M.M.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Sub Seksi Intelijen dan Datun Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Moch. Imron, S.H., Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pesisir Barat, Rully Nasrulloh, S.H., M.H., serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Turut hadir sebagai narasumber Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Dr. Erman Syarif, M.M., M.H., beserta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat yang disampaikan Staf Ahli Bupati, Henny Yulistiani, ditegaskan bahwa peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah merupakan instrumen penting yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Lebih lanjut disampaikan bahwa setiap produk hukum daerah yang dibentuk harus memiliki kualitas yang baik, tidak hanya dari sisi substansi dan teknik penyusunan, tetapi juga harus memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Produk hukum daerah yang disusun juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
"Sosialisasi ini bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan bentuk ikhtiar bersama agar masyarakat Pesisir Barat semakin memahami aturan yang berlaku. Dengan memahami aturan tersebut, kita dapat meminimalisir potensi sengketa, mencegah pelanggaran, serta mendorong pembangunan daerah yang bersih dan transparan," demikian disampaikan dalam sambutan Bupati.
Dalam penyusunan produk hukum daerah, terdapat sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian bersama, salah satunya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas tersebut menjadi pedoman bagi setiap aparatur pemerintah dalam mengambil keputusan maupun melaksanakan tindakan pemerintahan.
Prinsip kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta mengutamakan kepentingan umum harus senantiasa menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui kegiatan Sosialisasi Hukum Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan semakin meningkat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di Bumi Para Sai Batin dan Ulama. (Rilis Diskominfotiksan)