Beranda UtamaProfilLayananSarana dan PrasaranaDataProduk HukumGaleriWebsite OPD Kabupaten Pesisir BaratpengumumanBeritaSiKAMDOE-AgendaTP-PKK Pesisir BaratPPIDNegeri Para Saibatin dan Ulama

Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi di tingkat kabupaten, Bupati Pesisir Barat mengharapkan peran aktif dinas/ lembaga terkait agar terus meningkatkan koordinasi dalam rangka mengembangkan kebijakan dan program, maupun inisiatif kegiatan yang mampu mendukung percepatan perwujudan KLA. sehingga apa yang kita harapkan bersama untuk menciptakan sumber daya manusia unggul di masa depan dapat tercapai.

Disampaikan oleh Toni Fisher sebagai fasilitator dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung bahwa hingga saat ini, KLA telah dilakukan oleh 349 kabupaten/kota, termasuk di dalamnya Kabupaten Pesisir Barat. Pengahargaan KLA pada tahun 2017 telah diberikan kepada 126 kabupaten/ kota. jika semua kabupaten/ kota berhasil memenuhi semua hak dan melindungi anak, maka Indonesia layak anak atau idola akan terwujud pada tahun 2030. Pengembangan KLA di tanah air dilakukan dengan mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan terkait anak, serta berbagai komitmen internasional. implementasi mengacu pada indikator KLA yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak, meliputi: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni dan budaya; dan (5) perlindungan khusus. Implementasi tersebut perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah, legislatif, penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, media, lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, para orangtua dan keluarga, anak-anak, dan seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali.

© 2019 DISKOMINFO PESISIR BARAT