RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LKPJ TAHUN ANGGARAN 2018

IMG-20190503-WA0004

PESISIR BARAT - Rapat Paripurna penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Pesisir Barat di Gedung Wanita, Jum’at , 03 Mei 2019.

Wakil Bupati Pesisir Barat Erlina, SP.,MH hadir pada Rapat Paripurna penyampaian Nota Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) sekaligus menyampaikan Visi-Misi serta Rangkuman Hasil Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun Anggaran 2018 dihadapan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat beserta para Audiensi, Wakil Bupati memaparkan bahwa Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat sekitar Rp. 779.711.799.464,48
Dengan Realisasi sebesar
Rp. 775.350.477.138,57 (97,20%)
Perhitungan tersebut berdasarkan pada Pos-pos pendapatan sebagai berikut :

A. PAD Target Rp.33.035.541.648,53 Realisasi Rp.23.497.630.773.,29 (71,13%)
B. Dana Perimbangan Target Rp.585.993.098.018,00 Realisasi Rp.573.283.931.025,00 (97.83%)
C. Lain-lain Target Rp.178.683.159.797,95 Realisasi Rp.178.568.915.340.28 (99.94%)

Sedangkan Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Tahun Anggaran 2018.
Target Rp.878.828.155.951,48
Realisasi Rp.796.540.612.359,06 (90,64%)
Perhitungan didapat berdasarkan Pos-pos Belanja Daerah yaitu :

A. Belanja Tidak Langsung Target sebesar Rp. 394.194.878.132,48 Realisasi sebesar Rp. 353.159.255.351,00 (89,05%)

B. Belanja Langsung Target sebesar Rp. 484.633.277.819,00
Realisasi sebesar Rp. 443.381.357.008,06 (91,49%)

Dalam hal pelaksanaan target pencapaian pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat tentu tidak terlepas dari permasalahan yang cukup kompleks dan berikut permasalah pembangunan yang masih perlu dicarikan solusinya bersama-sama yakni meliputi :

1. Permasalahan Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.
2. Permasalahan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur.
3. Permasalahan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.
4. Permasalahan kesiapan Daerah dalam Ketahanan Pangan.
5. Permasalahan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah.
6. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Permasalahan Keamanan dan Ketertiban masyarakat, khususnya dalam penegakan Perda dan Perbup.
8. Permasalah Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Pesisir Barat untuk itu hasil Evaluasi dan Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Pesisir Barat sangat penting untuk dapat dijadikan bahan kajian dimasa yang akan datang dalam rangka menuju Kabupaten Pesisir Barat yang Madani, Mandiri dan Sejahtera.

About Author: admin